Virtue Analysis of Social Forestry in the Public Space Through the Maqashidi Approach

Abstract

Pemberian hak pemanfaatan hutan oleh pemerintah pusat kepada perusahaan swasta dan negara, pada tahap selanjutnya memunculkan ketimpangan bagi penduduk sekitar hutan. Mereka yang notabene adalah penerima dampak paling awal dari kerusakan ekologi justru tidak mendapat banyak kesempatan untuk ikut andil menikmati sumber daya di sekelilingnya. Tak heran, jika kondisi perekonomian penduduk sekitar masih stag di bawah garis kemiskinan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia kemudian menetapkan satu program, perhutanan sosial (social forestry). Merupakan upaya pemberian akses legal pengelolaan lahan kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektar kepada masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, artikel ini hendak mengungkap sejauh mana program perhutanan sosial berdampak positif terhadap lingkungan hidup, baik manusia ataupun alam. Sebagai pisau analisis, tafsir maqashidi Abdul Mustaqim diproyeksikan untuk menggali dimensi maqashidiyah (maqashid al-Qur’an dan maqashid syari’ah) perhutanan sosial dengan merujuk pada beberapa ayat yang berbicara tema terkait. Adapun kesimpulan yang dihasilkan, program perhutanan sosial mampu mewakili dimensi maqashid al-Qur’an pada nilai kebebasan dan tanggung jawab. Pada dimensi maqashid syari’ah, ia cukup kooperatif sebagai upaya hifdz al-nafs (menjaga jiwa) dan hifdz al-bi’ah (menjaga lingkungan)