Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah; Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Abstract

The objectives of this study are to: 1)What is the background of the change in Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 to Law Number 16 of 2019, 2) how does Maqashid al-Syari'ah review changes to Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 became Law Number 16 of 2019. In answering these problems, the researchers used the syar'i normative method. This study uses a library research method. Furthermore, the data collection method that the writer uses is direct cutifan, namely the researcher directs a person's opinion or writing according to the original without changing it and indirect quotations, namely quoting other people's writings, data and opinions by formulating with a new arrangement, but with the same intention. The results of this study indicate that the minimum age limit of marriage in Article 7 paragraph (1) of the Marriage Law has changed quite well which is in Law no. 1 of 1974 put a minimum age of marriage, namely 16 years for women and 19 years for men, is currently being amended in Article 7 paragraph 1, where the minimum age of marriage for women and men is at the same level, namely at least 19 years to be able to get married. In the review of maqashid al-sharia, the minimum limit in marriage is not explicitly regulated, but as long as it concerns the benefit of the ummah, it can be used in the administration of marriage. The implications of this study regarding changes in the minimum age limit for marriage in Article 7 paragraph 1 of the Marriage Law are expected to be able to be implemented properly by parties, both organizers, parents and men and women, should pay attention to various aspects before carrying out a marriage so that the marriage dreams can come true and do not end in an unwanted divorce.KeyWords: Constitution, marriage, Maqashid Al-Syari’ah

Interpretasi Asas Mempersulit Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam

“…Keputusan ini dapat dibuat setelah mempertimbangkan kondisi yang menunjukkan bahwa hubungan tidak dapat dilanjutkan. (Syarifuddin, 2009) Selain itu, ada beberapa hal yang dapat menghentikan hubungan suami istri yang sah menurut agama tetapi tidak secara otomatis mengakhiri perkawinan secara hukum syara'. Dalam hal ini, terdapat tiga bentuk ketidaklanjutan hubungan perkawinan:…”

“…Setelah mengucapkan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang diduga berzina, suami dilarang melakukan hubungan intim dengan istrinya hingga proses li'an dan perceraian selesai di depan hakim. (Syarifuddin, 2009) Perceraian dalam UU Perkawinan Perkawinan, yang dalam terminologi fiqh dikenal sebagai thalaq, diatur dengan rinci dalam Undang-undang Perkawinan (UU Perkawinan), Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari UU Perkawinan, dan juga diuraikan secara mendalam dalam Ketentuan Hukum Islam (KHI).…”

Hukum Nafkah Istri Dari Hasil Penjualan Narkoba Perspektif Tokoh Ulama Kota Lhokseumawe

“…Kata nafkah adalah bentuk masdar dari kata nafaqa yang berarti harta yang dinafkahkan. Bila kata nafkah dihubungkan dengan pernikahan mengandung arti dengan pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istri dalam masa perkawinan (Syarifuddin & di Indonesia, 2006). Nafkah juga memiliki arti yaitu mengalirnya atas sesuatu dengan segala yang mengekalnya (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) (Hamid, 2016).…”

Pendekatan Baru Dalam Proses Talak Di Indonesia: Sebuah Pespektif Dari Abdul Karim Soroush

“…Meskipun demikian, dalam realitanya, penjatuhan talak di luar sidang pengadilan masih saja terjadi di masyarakat (Maliki & Mualifah, 2022;Astuti, 2023;Akram et al, 2023;Devi, 2023). Hal ini disebabkan karena adanya pandangan bahwa perceraian merupakan urusan pribadi, oleh karenanya tidak perlu diatur dalam ketentuan publik (Syarifuddin, 2006). Sehingga, masyarakat menganggap bahwa talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama sudah dianggap sah dan perkawinan sudah putus (Khasanah, 2019).…”