Urgensi Sosialisasi Pilkada Sehat di Tengah Pandemi Covid-19 di Wilayah Malang Raya

Abstract

Pemilu di Indonesia selalu menghadirkan topik dan problematika yang menarik untuk dikaji. Salah satunya adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2020. Pilkada Tahun 2020 tertunda pelaksanaannya karena pandemi Covid-19. Latar belakang tersebut, menarik bagi pengabdi untuk melakukan pengabdian terkait bagaimanakah bisa mengikuti Pilkada di tengah pandemi Covid-19 dengan aman dan nyaman. Melalui metode sosialisasi di radio Tidar Sakti FM, pengabdi melakukan live streaming dengan aplikasi Zoom untuk melakukan sosialisasi Pilkada sehat dan aman di tengah pandemi Covid-19. Hasil dan manfaat pengabdian tersebut bisa dirasakan berupa keberanian masyarakat untuk datang ke lokasi atau TPS dan menyalurkan hak suara mereka. Lebih dari itu, Pilkada Malang, terutama Kabupaten Malang, tidak menunjukkan angka kenaikan kasus atau positivity rate pasca penyelenggaraan Pilkada di tahun 2020. The Urgency of Healthy Pilkada Socialization in the Middle of the Covid-19 Pandemic in the Greater Malang Region. Elections in Indonesia always present interesting topics and problems to study. One of them is the holding of the Regional Head General Election (Pilkada) in 2020. The 2020 Pilkada was delayed due to the Covid-19 pandemic. This background is interesting for servants to carry out services related to how to participate in the Pilkada during the Covid-19 pandemic safely and comfortably. Through the socialization method on Tidar Sakti FM radio, the servants do live streaming with the Zoom application to socialize healthy and safe Pilkada amid the Covid-19 pandemic. The results and benefits of this service can be felt in the form of the courage of the community to come to the location or TPS and channel their voting rights. More than that, the Pilkada in Malang, especially Malang Regency, did not show an increase in cases or a positivity rate after the Pilkada in 2020.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fikih Siyasah

“…Hal tersebut diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020, bahwa pilkada dapat dilaksanakan dengan menerapkan protokol Kesehatan. 10 Dalam setiap tahapan pilkada, protokol kesehatan harus senantiasa diterapkan. Protokol Kesehatan harus dilakukan dari tahap pendaftaran bakal pasangan calon, kampanye, debat publik, sampai tahap pemungutan suara.…”

The Power of Ministerial Regulation in Handling COVID-19 in Indonesia

“…Various ways were then carried out by the Indonesian Government to respond to the Covid-19 pandemic, ranging from issuing regulations [4], easing tax payments [5]. Protecting the rights of workers [6], delaying the holding of local elections [7] [8], conditionally releasing prisoners to reduce the population of prisoners in prisons [9], as well as various other policies [10]. Various steps have been taken by the Indonesian INCLAR government to prevent the transmission of Covid-19 from spreading further and continue to restore the situation, both from the economic and socio-social sectors.…”

Legal Implications of Using Ministerial Instructions as a Legal Basis for the Implementation of Restriction on Community Activities During the Covid-19 Pandemic

“…[1] Several countries are preparing strategic steps, ranging from closing borders between countries, carrying out quarantines to a popular policy called lockdown. [2] However, the opposite step was taken by INCLAR Indonesia. Covid-19 was initially responded by the Indonesian government by increasing visits to traveler.…”