Transformasi Konflik Pilkada Di Tanah Papua

Abstract

Artikel ini menggambarkan peta konflik Pilkada di Papua serta menganalisis alternatif solusi sebagai upaya mitigasi penyelenggaraan di masa mendatang melalui transformasi konflik. Metode yang digunakan yaitu kualitatif - eksploratif melalui kajian literatur berupa buku, jurnal, laporan, maupun berita di media massa baik online maupun cetak. Artikel ini menyimpulkan bahwa konflik Pilkada di Papua terjadi pada semua tahapan, baik pra maupun paska pelaksanaan. Jenis konflik yang terjadi juga beragam yaitu secara horizontal dan vertikal, serta bukan hanya di tataran aktor melainkan pada struktur yang sistemik. Tingginya intensitas konflik tersebut dipicu sikap tidak siap kalah, masih adanya kendala penggunaan prosedur regulasi normal, belum profesional dan independennya penyelenggara Pemilu, kendala administratif, serta masih kuatnya ikatan primordial (kekerabatan). Peliknya permasalahan tersebut membuat penyelesaian konflik Pilkada di Papua membutuhkan pendekatan yang kompleks. Oleh karena itu, tulisan ini mendorong upaya transformasi konflik pada level individu, organisasional, maupun sistem. Penyelesaian transformatif yang ditawarkan penulis tersebut bisa menjadi alternatif solusi yang digunakan.

Implementasi Public Private Partnership dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara

“…Public Private Partnership (PPP) merupakan pengaturan antara pemerintahan dan entitas swasta dalam penyediaan layanan infrastruktur dan merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan sumber pendanaan tambahan bagi investasi infrastruktur. Melalui kerjasama pemerintah swasta, keahlian dan asset dari pemerintah dan swasta yang bekerjasama dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan kerjasama dimana resiko dan manfaat potensial dalam menyediakan pelayanan ataupun fasilitas dibagi kepada pemerintah dan kepada swasta, dalam bentuk kerjasama PPP ini pemerintah masih memiliki wewenang didalam perusahaan atau organisasi swasta yang diajak bekerjasama (Nugroho & Toyib, 2018).…”

“…Efisiensi cara kerja sektor swasta, kualitas SDM yang mereka miliki, kecepatan adopsi terhadap perkembangan teknologi sering menjadi alasan perlu melibatkan sektor swasta (PPP) dalam memberika pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Nugroho & Toyib, 2018) bahwa sector swasta dianggap memiliki insentif dan kemampuan yang lebih besar dalam memberikan dan memngelolah biaya pelayanan yang lebih efisien. Selain itu, keberfokusan pada pelayanan yang berkaitan langsung dengan mekanisme pembayaran akan mendorong pelaksanaan proyek menjadi lebih cepat dan pemeliharaan asset yang lebih baik selama masa konses.…”

“…Kebijakan PPP dapat diukur berjalan baik dengan mengacu pada pertanyaan-pertanyaan dasar seperti dibawah ini (Nugroho & Toyib, 2018) yakni : (1) Apakah kebijakan tersebut untuk mencapa tujuan bangsa atau visi nasion, ataukan tujuan dari elite politik , apakah kebijakan itu dibuat benar-benar untuk kepentingan bangsa atau kepentingan pribadi dan golongan yang disembunyikan dibalik kepentingan bangsa ; (2) Apakah kebijakan tersebut telah memeberikan secara secukupnya hak dan kewenangan, tidak kurang dan tidak lebih, pemerintah kepada sektor swasta atau pelaku usaha, ataukan justru mengambil hak dan kewenangan pemerintah secara berlebihan sehingga pelaku bisnis dapat bertindak sewenang-wenang secara sak, baik secara tidak langsung maupun melalui tangan pemerintah; (3) Apakah kebijakan tersebut bunar-benar menggerakkan masyarakat, memperkuat pasar, dan mengurangi batasan-batasan aturan yang tidak relevan, atau justru membuat pergerakan masyarakat terkunci, pasar menjadi tidak kompetitif, dan aturan makin memberatkan karena ditujukan untuk mendukung monopoli yang diberikan kepada pelaku usaha atas nama kebijakan PPP; (4) Apakah pada akhirnya terbentuk budaya kemandirian dari masyarakat, terutama pelaku usaha, untuk menyediakan sendiri kebutuhan infrasturukturnya daripada terus menerus menuntut pemerintah, atau justru akhirnya memperpanjang ketidak mandirian masyarakat. ( 5) Apakah dengan kebijakan PPP, pemerintah dapat memindahkan anggaran infrastruktur ke anggaran sosial yang lebih memerlukan, ataukan tidak ada relokasi anggaran sama sekali.…”