2022
DOI: 10.18196/jphk.v3i1.13099
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

The Unicorn Is a Myth No More: A Ratio Decidendi Analysis on First Official Predatory Pricing Case in Indonesia

Abstract: Predatory pricing has long been termed like a dragon or a unicorn because the practice is often considered irrational and therefore impossible to find or at least unlikely to work. However, the case that befell PT Conch South Kalimantan Cement broke the stigma in Indonesia, which was legally proven to practice predatory pricing through the Business Competition Commission Council (KPPU) Case Decision Number: 03/KPPU-L/2020. Considering that predatory pricing is complicated to prove because it requires certain e… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1

Citation Types

0
1
0
1

Year Published

2022
2022
2023
2023

Publication Types

Select...
4

Relationship

0
4

Authors

Journals

citations
Cited by 4 publications
(2 citation statements)
references
References 0 publications
0
1
0
1
Order By: Relevance
“…11 Hal-hal tersebutlah yang kemudian menjadikan hukum ini telah dianggap cukup kontroversial. 12 Meskipun demikian, Sayangnya sejauh ini penelitian terbaharu yang berkaitan dengan persaingan usaha dan anti monopoli hanya sebatas pada, atau juga pada hubungan hukum (seperti hubungan antara hukum persaingan usaha dengan hukum perlindungan privasi data pribadi 13 , regulasi ekonomi 14 , dan kebijakan kekayaan intelektual 15 ) dan perbandingan hukum semata (seperti perbandingan antara hukum persaingan usaha di Eropa dengan Amerika 16 , Jepang dan Cina 17 ). Bahkan mayoritasnya berusaha meneliti kasus-kasus yang terjadi (seperti kasus terkait penyalahgunaan posisi dominan 18 termasuk juga di Indonesia seperti kasus Persekongkolan tender (collusive tendering) 19 dan predatory pricing.…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…11 Hal-hal tersebutlah yang kemudian menjadikan hukum ini telah dianggap cukup kontroversial. 12 Meskipun demikian, Sayangnya sejauh ini penelitian terbaharu yang berkaitan dengan persaingan usaha dan anti monopoli hanya sebatas pada, atau juga pada hubungan hukum (seperti hubungan antara hukum persaingan usaha dengan hukum perlindungan privasi data pribadi 13 , regulasi ekonomi 14 , dan kebijakan kekayaan intelektual 15 ) dan perbandingan hukum semata (seperti perbandingan antara hukum persaingan usaha di Eropa dengan Amerika 16 , Jepang dan Cina 17 ). Bahkan mayoritasnya berusaha meneliti kasus-kasus yang terjadi (seperti kasus terkait penyalahgunaan posisi dominan 18 termasuk juga di Indonesia seperti kasus Persekongkolan tender (collusive tendering) 19 dan predatory pricing.…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Because "it may result in monopolistic practices and or unfair business competition." g. The ability to compensate for losses from the results of the sale and loss sacrifice at the beginning (Recoupment) (Zaid, 2022). h. In Indonesian law, predatory pricing is promulgated in Article 20 of the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition stating that "Business actors are prohibited from supplying goods and or services by selling at a loss or setting prices that are very low with the intention of getting rid of or shutting down the business of its competitors in the relevant market so that it can result in monopolistic practices and or unfair business competition."…”
Section: Predatory Pricing Definitions and Concepts Based On The Theo...mentioning
confidence: 99%