The Role of the Regulations in Indonesia State System

Rokilah, Rokilah

doi:10.30656/ajudikasi.v4i1.2216

Cited by 4 publications

(3 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Pembekalan peraturan dan hukum yang berlaku di masyarakat juga dilakukan agar setelah bebas nanti para tamping dapat menjalani kehidupan dengan mentaati peraturan dan hukum yang ada, karena sebagai negara hukum kehidupan masyarakat diatur oleh hukum dan perundang-undangan untuk memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Rokilah, 2020). Selain memberikan materi, pada sesi ini juga dibentuk kelompok peserta yang ditujukan untuk membuat video.…”

Section: Kegiatan Pelatihanunclassified

Pelatihan Produksi Videografi Sebagai Bekal Keterampilan Bagi Tahanan Pendamping Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Depok

Jayawinangun

Ono

Milono

2023

jsoshum

View full text Add to dashboard Cite

Correctional assisted persons (Warga Binaan Pemasyarakatan/WBP) are one of the most marginalized communities due to their past unlawful acts. Assisted citizens who have served a period of detention and behaved well will be appointed as companion prisoner (tahanan pendamping /tamping). Therefore, especially for these companion prisoners, skills are needed that can be a provision in living a new life in society. The purpose of this activity is to provide knowledge and skills in the form of video production for tamping in the post-incarceration period. The method used is lectures, practices and assistance in making videos using cellphone cameras to 8 tamping people at the Class I Detention Center in Depok. The results obtained from this activity include an increase in video making skills starting from planning, taking pictures and also video editing. This video can be used either as self-promotion or marketing products through social media. The conclusions of this activity include that accompanying prisoners who have participated in this activity feel the benefits as their provision in the future, 3 out of 8 tamping who have been free have begun to actively make videos in an effort to get alternative income through social media. For accompanying prisoners who are not yet free, they plan to make videos as a means of self-promotion and also market the products they will sell later

show abstract

Section: Kegiatan Pelatihanunclassified

Pelatihan Produksi Videografi Sebagai Bekal Keterampilan Bagi Tahanan Pendamping Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Depok

Jayawinangun

Ono

Milono

2023

jsoshum

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Demikian pula fungsi undang-undang secara esensial yakni mengatur sesuatu substansi untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Rokilah 2020). Secara garis besar fungsi undang-undang 1) Cyber-terrorism: menyebar rasa takut, ancaman dan intimidasi.…”

Section: Pemaparan Materi: Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elek...unclassified

Edukasi Hukum Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kelurahan Bener, Yogyakarta

et al. 2023

View full text Add to dashboard Cite

Perkembangan jaman tidak dapat dielakkan lagi bahwa, kemajuan merupakan suatu yang harus dicapai oleh suatu bangsa, kemjauan jaman ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi khususnya teknologi digital. Dengan berkembanganya teknologi digital, maka kejahatan juga akan mengikuti dari perkembangan jaman tersebut, oleh karen itu diperlukannya regulasi atau kebijakan berupa peraturan perundang undangan, khususnya mengenai teknologi digital, oleh karenanya lahirnya Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik untuk menjawab perembangan teknologi khususnya dibidang teknologi digital untuk dapat mencegah dan menanggulangi perbuatan yang sekiranya dipandang dapat merugikan orang lain. Dengan adanya undang undang tersebut maka perlu adanya edukasi hukum bagi kalangan masyarakat khususnya edukasi ini disampaikan oleh tim pengabdi dikelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Ygyakarta, dengan harapan warga masyarakat khususnya warga masyarakat kelurahan Bener dapat memahami undang undang tersebut dan tidak akan melakukan perbuata yang melanggar aturan pada dunia maya, serta dapat memebrikan rasa aman jika terdapat adanya perbuatan yang merugikan warga masyarakat khususnya didalam dunia maya. Adapun metode edukasi hukum ini mengguunakan beberapa tahapan, mulai dari tahapan awal berupa koordinasi para pihak anatara tim pengabdi dengan panitia warga masyarakat kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo sampai pada persiapan materi dan pelaksanaan edukasi hukum. Adapun hasil yang diperoleh adalah, pemahaman warga masyarakat terhadap eprbuatan yang oleh maupun tdak boleh dilakukan berserta sanksi hukuman berupa penjara maupun denda. Serta antusia para warga terhadap edukasi ini dengan melontarkan beberapa pertanyaan kepada pemetari. The development of the times is inevitable, that progress is something that must be achieved by a nation, the progress of the times is marked by the rapid development of technology, especially digital technology. With the development of digital technology, crime also develops, namely crime in the field of digital technology, therefore a policy is needed in the form of statutory regulations. Therefore the birth of Law number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions to respond to technological developments, especially to prevent and overcome actions that are deemed to be detrimental to other people. With the existence of this law, it is necessary to have legal education for the community, especially this education delivered by the service team in the Bener sub-district, Tegalrejo District, Yogyakarta, with the hope that the community members, especially the Bener sub-district community, can understand the law and will not commit acts that are against rule of law in cyberspace. The education law method uses several stages, starting from the initial stage in the form of coordination between the parties between the service team and the committee, residents of the Bener sub-district, Tegalrejo District, to preparing materials and implementing educational law. The results obtained are the understanding of community members about actions that may or may not be carried out accompanied by sanctions in the form of imprisonment or fines.

show abstract

“…Tentu pada seharusnya umat Islam tidak akan rela jika pedoman hidupnya dihina orang lain. Begitu juga sebaliknya janganlah sebagai umat Islam menghina atau menjelek-jelekkan symbol agama orang lain, jika hal ini terus terjadi maka sulit untuk mengimplementasikan moderasi beragama, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama (Rokilah, 2020).…”

Section: Wujud Moderasi Beragama Perspektif Islam Yang Mampu Menghila...unclassified

Urgensi Menghilangkan Islamophobia Demi Kelancaran Implementasi Moderasi Beragama di Kehidupan Masyarakat

Sukatin,

Sawitry,

Rahma

et al. 2023

Blantika: Multidisciplinary Journal

View full text Add to dashboard Cite

Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan dan memahami ekstensi moderasi beragama dalam menghilangkan klaim Islamophobia terutama di kalangan masyarakat minoritas yang menganut agama Islam. Metode yang digunakan yaitu riset perpustakaan (Library Research). Latar belakang pembahasan ini ialah tentang tindakan ekstrem sekelompok oknum yang mengatasnamakan kebenaran agama berbentuk kecemasan yang menghasilkan klaim Islamophobia. Seperti fenomena bom bunuh diri yang dianggap sebagai jihad atau istishadiyah. Padahal tindakan ekstrem yang berujung konflik, deskriminasi, dan penistaan agama tidak ada diajarkan dalam agama Islam. Justru agama Islam adalah agama yang rasional, mengajak kebaikan dan perdamaian, dan agama yang dapat diasimilasi dengan budaya baru. Bahkan konsep dari agama Islam itu sendiri adalah rahmatan lil’alamin. Oleh karena itu upaya menghilangkan klaim Islamophobia dalam mengimplementasikan moderasi beragama sangatlah penting. Wujud urgensi moderasi beragama dalam perspektif Islam antara lain menghilangkan ekstrimisme dalam agama, mencegah fanatisme golongan dan meningkatkan sikap toleransi terhadap keberagaman agama (tasamuh).

show abstract

The Role of the Regulations in Indonesia State System

Cited by 4 publications

References 0 publications

Pelatihan Produksi Videografi Sebagai Bekal Keterampilan Bagi Tahanan Pendamping Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Depok

Pelatihan Produksi Videografi Sebagai Bekal Keterampilan Bagi Tahanan Pendamping Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Depok

Edukasi Hukum Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kelurahan Bener, Yogyakarta

Urgensi Menghilangkan Islamophobia Demi Kelancaran Implementasi Moderasi Beragama di Kehidupan Masyarakat

Contact Info

Product

Resources

About