AbstrakArtikel ini mengeksplorasi representasi aktor sosial pada pemerintah Indonesia dan Australia mengenai Kemitraan Perdagangan dan Ekonomi melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis dari Leeuwen. Permasalahan kemitraan yang merupakan fokus kedua pemerintahan selama kurun 2014-2018 terpublikasi dalam media berbahasa Inggris the Jakarta Post. Analisis Wacana Kritis digunakan sebagai pendekatan untuk mengkaji strategi media terkait eksklusi dan inklusi aktor sosial. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, hasil menunjukkan bahwa strategi inklusi lebih dominan dipergunakan. Penggunaan strategi inklusi mengarah kepada spesifikasi, individualisasi dan kategorisasi reaksi positif dan dukungan the Jakarta Post terhadap pemerintah Indonesia dalam masalah kemitraan perdagangan dan ekonomi antara Indonesia dan Australia. Sementara, penggunaan strategi eksklusi bertujuan untuk menyembunyikan aktor sosial dalam pewacanaan dan cenderung mengarahkan perhatian pembaca lebih pada objeknya, daripada subjek pewacanaan.
AbstractThis study explores the representation of social actors, both in the Indonesian and Australian governments on the Trade and Economic Partnership through Critical Discourse Analysis approach. The issue focuses on both governments partnership published in the Jakarta Post during 2014-2018. Using Critical Discourse Analysis as an approach, this article analyses the media exclusion and inclusion strategies of social actors. By applying descriptive qualitative methods, result shows that the dominant strategy is the inclusion strategy. The use of inclusion strategy indicates specifications, individualization and categorization of positive reaction and support of The Jakarta Post towards the Indonesian government on trade and economic partnership between Indonesia and Australia. However, the use of exclusion strategy is aim to hide the social actors in the discourse and to divert reader's attention to the object rather than the subject discourse. position themselves into bilateral relationship. These results may be a basis from both countries to act into their foreign political policy.