The New Historiography of the Early Federal Government: Institutions, Contexts, and the Imperial State

Rao, Gautham

doi:10.5309/willmaryquar.77.1.0097

Cited by 5 publications

(4 citation statements)

References 161 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Pengelolaan kawasan hutan merupakan salah satu isu penting yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak, serta membutuhkan regulasi yang terstruktur dan terpadu dari pemerintah, untuk tetap dapat menyediakan pelayanan yang efektif dan berkelanjutan (Rao, 2020). Oleh karena itu, diperlukan penguatan hukum tata negara dalam pengelolaan kawasan hutan, yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan.…”

Section: Penguatan Hukum Tata Negara Dalam Pengelolaan Kawasam Hutanunclassified

Peran Hukum Tata Negara dalam Pengelolaan Kawasan Hutan

Hudaya,

Paradita,

Febrian

et al. 2024

ijlj

View full text Add to dashboard Cite

Hutan merupakan ekosistem yang sangat berharga bagi berbagai jenis kehidupan, termasuk manusia, karena memberikan sejumlah manfaat vital seperti penyediaan oksigen, regulasi iklim, habitat bagi flora dan fauna, serta sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia. Melalui Hukum Tata Negara, negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengelola hutan dengan baik. Hal ini tercermin dalam penetapan aturan dan norma yang mengatur pengelolaan kawasan hutan, termasuk penetapan status hutan, hak dan kewajiban pengelola, serta mekanisme pengawasan. Dalam pengelolaan hutan, hukum tata negara memegang peran yang sangat penting dalam menyusun kerangka hukum yang jelas dan efektif, menentukan kelembagaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan hutan, serta menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pengelolaan hutan. Namun, tantangan seperti penebangan liar, perambahan hutan, dan kebakaran hutan masih menjadi ancaman serius terhadap kelestarian hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan di Indonesia serta meningkatkan efektivitasnya dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan studi pustaka dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Data diperoleh dari sumber-sumber hukum yang relevan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tentang Kehutanan, peraturan pemerintah tentang pengelolaan kawasan hutan, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Hukum Tata Negara dalam pengelolaan kawasan hutan memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan hutan. Rekomendasi untuk meningkatkan peran Hukum Tata Negara meliputi penguatan implementasi peraturan, peningkatan transparansi dalam pengawasan, partisipasi masyarakat, dan pengembangan program ekonomi alternatif bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Peran Hukum Tata Negara sangat kuat dan transparansi pengawasan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan serta mengurangi ancaman seperti penebangan liar, perambahan hutan, dan kebakaran hutan, sementara partisipasi masyarakat dan program ekonomi alternatif juga digunakan untuk mendukung kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

show abstract

Section: Penguatan Hukum Tata Negara Dalam Pengelolaan Kawasam Hutanunclassified

Peran Hukum Tata Negara dalam Pengelolaan Kawasan Hutan

Hudaya,

Paradita,

Febrian

et al. 2024

ijlj

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…3 We use Native American, and Indian interchangeably. We refer the interested reader to a quickly growing body of literature by historians, in particular, Banner (2005), Hämäläinen (2008Hämäläinen ( , 2019, Greer (2018), and Rao (2020).…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

“…5 In 1840, Alexis de Tocqueville wrote that "in no other country in the world is the love of property keener or more alert than in the United States, and nowhere else does the majority display less inclination towards doctrines which in any way threaten the way property is owned." 6 Here 3 We refer the interested reader to a quickly growing body of literature by historians, in particular, Banner (2005), Hämäläinen (2008Hämäläinen ( , 2019, Greer (2018), and Rao (2020). 4 We use Indigenous, Native American, and Indian interchangeably.…”

mentioning

confidence: 99%

Indigenous Nations and the Development of the U.S. Economy: Land, Resources, and Dispossession

Carlos

Feir²,

Redish³

2022

J. Econ. Hist.

View full text Add to dashboard Cite

Abundant land and strong property rights are conventionally viewed as key factors underpinning U.S. economic development success. This view relies on the “Pristine Myth” of an empty undeveloped land, but the abundant land of North America was already made productive and was the recognized territory of sovereign Indigenous Nations. We demonstrate that the development of strong property rights for European/American settlers was mirrored by the attenuation and increasing disregard of Indigenous property rights. We argue that the dearth of discussion of the dispossession of Indigenous nations results in a misunderstanding of some of the core themes of U.S. economic history.

show abstract

“…4 4 On the contrary, as a burgeoning recent literature has demonstrated it was capable of highly energetic and active governance (Edling, 2003, 2014; Novak, 1996; Rao, 2020). …”

mentioning

confidence: 99%

Making America great (the first time): U.S. economic nationalism in historical perspective

Wraight

2021

Nations and Nationalism

View full text Add to dashboard Cite

Supporters of Donald Trump often frame his protectionist policies as part of a venerable economic nationalist tradition. This paper examines the process which allowed this historical narrative to form. Examining the history of U.S. economic nationalism, it argues that during the nineteenth century, that tradition became increasingly defined by ‘tariff fixation’, an emphasis on high tariffs to the exclusion of other more effective means for supporting national development. This led the reduction of high tariffs after the 1930s to be viewed as a ‘great betrayal’ of the United States, a narrative that has been of great use to contemporary right‐wing populists.

show abstract

The New Historiography of the Early Federal Government: Institutions, Contexts, and the Imperial State

Cited by 5 publications

References 161 publications

Peran Hukum Tata Negara dalam Pengelolaan Kawasan Hutan

Peran Hukum Tata Negara dalam Pengelolaan Kawasan Hutan

Indigenous Nations and the Development of the U.S. Economy: Land, Resources, and Dispossession

Making America great (the first time): U.S. economic nationalism in historical perspective

Contact Info

Product

Resources

About