2021
DOI: 10.35724/mularev.v3i2.3572
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

The Joint Ministerial Decree (SKB) of Islamic Defenders Front (FPI): Quo Vadis The Rule of Law and Human Rights?

Abstract: The freedom of association is one of the fundamental rights of a country.  However, in Indonesia, the problems regarding of the legitimacy and recognition of the right to freedom of association have become stronger after the issuance of a The Joint Ministerial Decree (SKB) regarding the dissolution of the Islamic Defenders Front (FPI). This research is a legal research. This research uses statutory and conceptual approaches by using primary and secondary legal materials. The two legal materials are inventoried… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
3
1

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2022
2022
2023
2023

Publication Types

Select...
7

Relationship

0
7

Authors

Journals

citations
Cited by 7 publications
(4 citation statements)
references
References 51 publications
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…Ketiga, kajian mengenai Putusan MK Cipta Kerja dikaitkan dengan lahirnya UU Cipta Kerja menjadi penting karena UU sebagai produk kekuasaan eksekutif dalam kondisi kedaruratan hukum, tentu memiliki tendensi sikap subjektif presiden sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan UU. 13 Sikap subjektif presiden harus diuji dan dinilai khususnya dalam koridor hukum yang dalam ini berupa Putusan MK Cipta Kerja. 14 Hal ini menegaskan, sekalipun sesuai dengan Pasal 22 UUD NRI 1945 Presiden adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan UU, namun kewenangan tersebut tetap wajib tunduk pada aspek hukum, khususnya Putusan MK Cipta Kerja.…”
Section: Hasil Dan Pembahasan 31 Eksistensi Putusan Mk Cipta Kerja Pa...unclassified
“…Ketiga, kajian mengenai Putusan MK Cipta Kerja dikaitkan dengan lahirnya UU Cipta Kerja menjadi penting karena UU sebagai produk kekuasaan eksekutif dalam kondisi kedaruratan hukum, tentu memiliki tendensi sikap subjektif presiden sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan UU. 13 Sikap subjektif presiden harus diuji dan dinilai khususnya dalam koridor hukum yang dalam ini berupa Putusan MK Cipta Kerja. 14 Hal ini menegaskan, sekalipun sesuai dengan Pasal 22 UUD NRI 1945 Presiden adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan UU, namun kewenangan tersebut tetap wajib tunduk pada aspek hukum, khususnya Putusan MK Cipta Kerja.…”
Section: Hasil Dan Pembahasan 31 Eksistensi Putusan Mk Cipta Kerja Pa...unclassified
“…It deals with the issue of human rights being protected by a patchwork of different legal systems [8]. Universal principles are weakened when there are contradictions in interpretation and in application [9]. Cultural differences add another layer of difficulty to enforcement and may even violate basic rights.…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%
“…The state aims to bring prosperity and happiness to its people, and the law is the means by which it achieves that end. Thus, the law has the duty to regulate the peaceful association of human life and uphold the principle of justice in society (Disantara, 2021). Theoretically, law is directed at creating fair conditions for all individuals in society (Tesón, 2017).…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%