The Implementation of Collaborative Urban Governance in City Without Slums Program (Kotaku) in Pasuruan, Indonesia

Abstract

This paper aims to explain and create a model of Collaborative Urban Governance in the implementation of the City without Slums Program (KOTAKU). This study uses a qualitative research method. This study revealed that the implementation of the City without Slums Program (KOTAKU) has not shown the collaboration between stakeholders. The implementation of the KOTAKU Program was not well implemented. It is indicated by the existence of urban slums which tend to increase. There was no involvement of working groups between (POKJA), who served as program implementers, and the lack of community involvement in the KOTAKU Program. Moreover, the absence of community leaders, program implementers are not flexible to the community, and the lack of communication between stakeholders. Therefore, by using data analysis sourced from interviews and questionnaires, this paper formulates the Collaborative Urban Governance model. The model emphasizes the integration of stakeholders, strengthening norms, local government institutional structures, community awareness, and culture to create a City without Slums.

Theoretical Construction of Slum Settlement Area Arrangement as an Alternative Tourist Destination in Urban Areas

“…fifth, the layout of the buildings is very irregular, and generally, the buildings are not permanent and many are even very emergency. Seventh, the conditions mentioned above are very susceptible to disease transmission [24][25][26][27][28].…”

“…The results of the analysis (review study) obtained nine (9) main study themes which were widely discussed by researchers. For example [59,4,3,34,[60][61][62][63][64][65][66][67][68]28,69,70]. The latest comes from the study of [71,26,72,27,73,24,74,1].…”

Kolaborasi Pemerintah Desa dan PT STM dalam Pengembangan Pendidikan Melalui Program CSR

“…Apalagi jika melihat kualitas tenaga pengajar, lokasi maupun infrastruktur sekolah yang tidak memadai dikawasan kecamatan Hu'u mengakibatkan sumber daya manusia yang dimiliki tidak berkualitas, tahun 2016/2017 sebanyak 65% siswa SD dari 8 sekolah kecamatan Hu'utidak memenuhi kualitas ketuntasan minimum dalam literasi dan numbering yang menandakan rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki (Bitsch et al, 2020). Diharapkan dengan adanya perusahaan ini mampu mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat dengan pengembangan pendidikan, melalui program program CSR perusahaan berdampak positif kepada masyarakat lokal (Sulistyaningsih et al, 2020). Maka dari itu berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan rencana penelitian dengan judul "kolaborasi pemerintah Desa dan PT STM dalam pengembangan pendidikan melalui program CSR di Desa Rasabou kec.…”

Identifikasi Pemangku Kepentingan yang Berpengaruh pada Pelaksanaan Perbaikan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tuban

“…Hasil dari penelitian yang dilakukan Wulandari dkk menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KOTAKU terhambat oleh kurangnya koordinasi antara instansi pelaksana di tingkat kabupaten/kota dan tingkat kelurahan (Wulandari et al, 2019). Lalu penelitian lain oleh Sulistyaningsih dkk yang juga membahas mengenai Program KOTAKU yang menggunakan analisis data yang bersumber dari wawancara dan kuesioner, merumuskan beberapa hal seperti menekankan integrasi para pemangku kepentingan (Sulistyaningsih et al, 2020). Berikutnya, penelitian mengenai implementasi Program KOTAKU di Kota Pontianak yang dilakukan oleh Sari (2019), yang menghasilkan kesimpulan bahwa dalam mengimplementasikan program yang bertujuan untuk mengatasi kawasan permukiman kumuh, salah satu yang menjadi pertimbangan penting adalah keefektifan komunikasi antar stakeholder (Sari et al, 2019).…”