The Handling of Human Trafficking With Mail Order Bride Mode in West Kalimantan

Abstract

Trafficking especially women and children in West Kalimantan, is still vulnerable in various modes, including through order bride. Factors that influence the trafficking include poverty, lack of education, limited employment, patriarchal culture, and weak law enforcement as well as mechanisms and coordination of handling trafficking. This article will explore the issue of trafficking with the mail order bride mode by revealing the problem of what factors are obstacles in law enforcement handling the crime of trafficking in persons with the order bride mode. This article will explore the issue of handling the trafficking with the order bride mode by revealing the problem of what factors are obstacles in law enforcement handling the crime of trafficking in persons with the mail order bride mode. Through the socio-legal research method with a qualitative approach, the research results are obtained that the obstacles faced in handling criminal acts of trafficking with the mail order bride mode are still weak cooperation and coordination between relevant agencies and law enforcement officials, especially these crimes occur in transnational networks.

Human Trafficking: Legal Analysis on Indo-Malaysia Border

“…Although success in enforcing the Law depends on the joint commitment of the Government and society, if state officials cannot fulfill their responsibilities, how can justice be served? (AS et al, 2020).…”

Pengantin Pesanan di Dunia Maya Sebagai Kejahatan Transnasional: Eksploitasi Seksual dan Upaya Penegakan Hukum

“…Salah satunya AS, Yuliastini dan Setiawati yang menjelaskan tentang penegakan hukum terhadap pengantin pesanan sebagai bentuk perdagangan orang transnasional. Menurut artikel tersebut, kendala dalam penegakan hukum tersebut adalah lemahnya kerjasama dan koordinasi antara instansi terkait dengan aparat penegak hukum (AS et al, 2020). Sementara, Meng menyebut praktik pengantin pesanan merupakan bentuk eksploitasi seksual.…”

Eksistensi Pemerintah Lokal dalam Melindungi TKI di Perbatasan Negara Melalui Pembentukan Perda No. 3 Tahun 2015 di Sambas (Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintahan Daerah)

“…Perdagangan orang terjadi selain berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek politik, budaya terutama aspek kemanusian. 1 Korban akan mengalami trauma yang cukup berat. Hal ini dipengaruhi tingkati dan jenis kekerasan, hubungan korban dengan pelaku serta tingkat kekerasan sehingga dapat menimbulkan dampak fisik dan gangguan psikologis.…”