Salah satu akta perjanjian yang dibuat Notaris adalah akta perjanjian sewa menyewa yaitu: suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif artinya mampu memberi gambaran secara jelas dan sistematis tentang masalah yang akan diteliti. Analisis artinya menganalisis secara teliti permasalahan berdasarkan gambaran dan fakta sehingga mampu menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Keabsahan akta sewa yang direnvoi atau diubah secara sepihak oleh Notaris menimbulkan kerugian kepada para penghadap maupun bagi pihak lain. Kesalahan yang dilakukan oleh Notaris ini dapat membawa akibat pada akta sewa menyewa yang diubah secara sepihak menjadi batal demi hukum (van rechtswege nietig), dapat dibatalkan (vernietigbaar), atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan (onderhands acte). Pertanggung jawaban Notaris terhadap keabsahan akta sewa menyewa yang direnvoi atau diubah secara sepihak yaitu merujuk pada Pasal 65A UUJN, Pasal 1869 KUHPerdata dan dapat juga dimintai pertanggungjawaban Notaris secara pidana, yaitu Notaris dapat dihukum secara pidana, bila dapat dibuktikan di pengadilan, bahwa secara sengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Putusan Majelis Hakim atas perkara nomor 146/PDT/2018/PT. Bdg dirasa belum memberikan keadilan kepada Penggugat karena pelanggaran atas peraturan mengenai perubahan isi akta atau renvoi mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat dijadikan alasan bagi para pihak untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.