The Effect of Applying Information Gap Activity Toward EFL Learners’ Communicative Competence

Sadapotto, Andi; Asrifan, Andi; Hermansyah, Sam; Usman, M; Hanafi, Muhammad; Buhari, Buhari; Manda, Ibrahim; Isumarni, Isumarni; Yasir, Muhammad

doi:10.2139/ssrn.4336000

Cited by 6 publications

(6 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Contoh konkrit dari persoalan ini adalah kasus yang hangat diperdebatkan saat ini, bagaimana Gayus Tambunan, sebagai pegawai negeri kelas tiga di Dirjen Pajak Kemenkeu, tiba-tiba menjadi sosok cukup dikenal di Indonesia kontemporer. (Sadapotto et al, 2019) Bukan karena keberhasilan birokrasinya dalam menaikkan penerimaan pajak, tetapi justru karena tindakannya mendorong kepercayaan terhadap kejahatan birokrasi Indonesia. Tidak Seluruh birokrat itu bagaikan Gayus Tambunan, namun lemahnya system organisasi Caiden, pakar reformasi administrasi ternama, menunjukkan gejala ini sudah membentuk gambaran umum buruknya birokrasi di Indonesia.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Patologi Birokrasi

Ramli

2023

Preprint

View full text Add to dashboard Cite

Patologi birokrasi merupakan penyakit yang melemahkan sendi-sendi kehidupan birokrasi. Penyakit ini tidak muncul begitu saja, namun sudah ada sejak lama dan tetap terjaga. Birokrasi digunakan sebagai simbol kekayaan dan royalti bagi pejabatnya untuk menerima layanan masyarakat. Kebudayaan Pangreh Praja (orang yang mengabdikan dirinya kepada pemerintahan) ada dan hidup dalam birokrasi zaman Kerajaan Nusantara, dan birokrasi dalam hal pelayanan kepada penguasa itu ada sejak zaman penjajahan Belanda hingga sekarang (masa reformasi). Membangun sistem kontrol dan akuntabilitas publik penting untuk meminimalisir patologi birokrasi. Sebagai “pengubah” kekuasaan birokrasi, cukup mudah menidurkan dan mengundang “penyalahgunaan kekuasaan” . Oleh karena itu, sudah saatnya, menghadapi berbagai gejala empiris patologi birokrasi, diupayakan daya tahan birokrasi yang lebih besar terhadap penyakit yang menimpanya. Selain itu, bentuk birokrasi wajib dilaksanakan dengan cara yang radikal dan komprehensif, hal ini dikarenakan patologi birokrasi yang terjadi tidak sendiri, tetapi juga berdampak pada polisi dan politisi.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Patologi Birokrasi

Ramli

2023

Preprint

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Terdapat 7 prinsip New Public Management, terdiri dari: profesional dalam pengelolaan sektor publik, standarisasi dan penilaian kontras berdasarkan kinerja, pencapaian terhadap aturan timbal balik, pembagian unit fungsi kerja pada birokrasi publik, perubahan pada ekspansi pengetahuan di sektor publik, menciptakan berbagai manjemen independen/swasta di lingkup publik, dan kedisiplinan serta ramah lingkungan terhadap penggunaan sumber daya yang ada. (Sadapotto et al, 2019) Berdasarkan konsep yang telah dijelaskan di atas, telah menggambarkan ide untuk perkembangan pada sektor publik di Indonesia. Walaupun manajemen new public dan wirausaha pemerintah kyrang tergeneralisasi dilksanakan di Indonesia, namun telah memotivasi reformasi manajemen sektor publik menjadi lebih modern.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Reinventing Government Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Ameliah¹

2023

Preprint

View full text Add to dashboard Cite

Dorongan dalam meningkatkan kualitas kinerja aparat pemerintahan terus menerus dibahas, dikarenakan banyaknya perombakan sistem yang dilakukan di Indonesia saat ini, bagian birokrasi pemerintahan selaku pemberi jasa pelayanan dan sasaran pokok bagi warga negara, reformasi terhadap pandangan bahwa pemerintah sebagai pemegang kekuasaan kini berubah sebagai pelayan masyarakat. Aspek semangat kerja birokrasi pemerintah juga penting untuk ditingkatkan. Namun, kenyataan yang terjadi saat ini, masyarakat kurang berpartisipasi dalam menyuarakan pendapatnya saat proses pengambilan keputusan yang dilakukan dengan langsung atau tidak langsung(perwakilan lembaga). Maka dari itu, dengan penerapan reinventing government, maka pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat yang lebih baik lagi.

show abstract

“…Lalu, yang kedua yaitu asas dekosentrasi yang berarti pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dimana urursan pemerintahan itu adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertical di wilayah tertentu dan atau kepada bupati walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum (Mustanir, 2019a). Sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan urusan pemerinthan yang menjadi kewenangan daerah provinsi (Sadapotto et al, 2019).…”

Section: B Tinjauan Pustakaunclassified

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Khaerunnisa¹

2023

Preprint

View full text Add to dashboard Cite

Dengan adanya pemberian otonom kepada pemerintahan daerah maka diharapkan akan mempercepat tercapainya tujuan pemerintah yaitu terjaminnya kesejahteraan masyarakat. Serta diharapakan juga dengan pemberian otonom seluas-luasnya ini pemerintah mampu untuk mengembangkan segala potensi yang ada pada daerah tersebut baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemudian jua diharapkan agar dapat menigkatkan dan lebih memperhatikan penerapan prinsip demokrasi, pemerataan da juga rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.Pemerintah meyakini bahwa pemberian devolution of authority ini adalah suatu hal yang memang seharusnya di lakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini di karenakan pemerintah daerah pada akhirnya adalah menjadi pihak yang paling mengerti tentang segala aspek yang ada pada daerah tersebut sehingga segala tugas-tugas kepemerintahan yang ada pada daerah tersebut akan terlaksana dengan efektif dan efisien.Adanya pmberian otonomi yang berpegang pada prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, ini sudah cukup menjadi sebuah bukti bahwa pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada daerah. Hal ini sejalan dengan apa yang tertuang dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

show abstract

The Effect of Applying Information Gap Activity Toward EFL Learners’ Communicative Competence

Cited by 6 publications

References 0 publications

Patologi Birokrasi

Patologi Birokrasi

Reinventing Government Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Contact Info

Product

Resources

About