The challenge of reforming big bureaucracy in Indonesia

Turner, Mark; Prasojo, Eko; Sumarwono, Rudiarto

doi:10.1080/01442872.2019.1708301

Cited by 62 publications

(95 citation statements)

References 28 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Without a clear policy on who does what, hesitation will arise and lead to slow execution due to the avoidance of wrongdoings. Moreover, with the domination of the Old Public Administration-Patronage model embedded within Indonesia's public administration, there are still lags in decision-making, reluctant in taking a risk and prioritizing process over performance [14]. As a result, a clear direction on policies and inaugurated formally through documentation will become a basis for them to act quickly.…”

Section: Discussionmentioning

confidence: 99%

Towards a collaborative framework for the large-scale social collaboration: a case of Jakarta’s response to the Covid-19 pandemic

Anandhika¹,

Hassan²,

Nugraha

2020

2020 International Conference on ICT for Smart Society (ICISS)

View full text Add to dashboard Cite

Covid-19 pandemic has driven many governments to discover solutions for various problems faced during the pandemic, including the Regional Government of Jakarta (GOJ). In light of such crisis and pandemic situation, there have been a group of people that need additional primary food supply. In contrast, wealthy people are keen to help the vulnerable. Several attempts have been made to distribute social aids to residents with financial difficulties. However, the nature of social welfare services remains unclear and unscheduled. In this paper, we present a framework for a collaborative digital platform as a hub for the people in need and potential contributors. Such a framework calls as Large-scale Social Collaboration (KSBB) for better aid distribution management. The KSBB framework serves as a basis for: (1) analyzing need assessment of individuals/communities in need; (2) mapping of targeted individuals/communities in need; and (3) facilitating coordination with local communities. This paper shows that strong policy mandate, binding institution, and professional information technology support in government is crucial for the deliverable. The program can be implemented with the role of the government as platform providers rather than executors of social donation programs. The real applicability of the framework is demonstrated in the paper through the case of Jakarta during the first Large-scale Social Restrictions (PSBB). The use of such a framework can also inspire other initiatives to consider the model in developing similar and related programs.

show abstract

Section: Discussionmentioning

confidence: 99%

Towards a collaborative framework for the large-scale social collaboration: a case of Jakarta’s response to the Covid-19 pandemic

Anandhika¹,

Hassan²,

Nugraha

2020

2020 International Conference on ICT for Smart Society (ICISS)

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap daerah sehingga perlu dilakukan peningkatan kemampuan ASN dalam menghadapi perubahan dan perkembangan dunia yang semakin pesat dan cepat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengadakan reformasi dalam pengembangan SDM ASN-nya yang hingga saat ini masih berada di pinggiran sistem dan bukan di elemen inti yang nantinya ASN akan mengalami perubahan besar dari orientasi proses ke orientasi hasil (Turner et al, 2019) sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.…”

Section: Gambar 3 Perbandingan Dki Jakarta Dan Kalimantan Timur Dan Uunclassified

“…Untuk pembiayaan, CU dapat dibiayai dengan cara hybrid, dengan dana untuk infrastruktur yang berasal dari kantor pusat, sementara dana untuk pelatihan disediakan oleh divisi lain dalam perusahaan, yang mengirim karyawan mereka untuk pelatihan (Louis, 2015) Tantangan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Untuk mengembangkan SDM ASN pasti akan menghadapi kendala dikarenakan kondisi mentalitas dan degradasi moral yang telah terjadi dan diwariskan oleh generasi sebelumnya. Kondisi SDM ASN saat ini memiliki enam permasalahan utama (Turner et al, 2019) (Turner et al, 2019).…”

Section: Gambar 7 Tahap III -Pembentukan Proses Dan Struktur Corporatunclassified

“…Hal tersebut di atas yang membuat sulitnya instansi atau Lembaga di Indonesia untuk bekerja sama dikarenakan mentalitas silo berkontribusi pada sulitnya komunikasi antarkementerian (Purwaningrum, 2016) dan dengan dalih kakunya struktur yang ada sehingga sulit melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan organisasi luar untuk mempertahankan wilayah kerja mereka dan akan memilih melakukan konfrontasi jika terjadi tumpang tindih kewenangan (Turner et al, 2019). Mentalitas silo tersebut berimbas pada pelayan publik di mana urusan keterlibatan dengan berbagai sektor lingkungan binaan dengan pemerintah daerah khususnya akan memakan waktu dan untuk melakukan implentasi suatu program akan memakan waktu yang agak lama (Iyer-Raniga and Dalton, 2017).…”

Section: Gambar 7 Tahap III -Pembentukan Proses Dan Struktur Corporatunclassified

“…Sebagai contoh, di kantor pemerintah daerah, mungkin terdapat 30 atau lebih staf, namun dari mereka yang beberapa jenis kualifikasi hanya sepertiga atau lebih dan biasanya hanya kualifikasi sarjana (Iyer-Raniga and Dalton, 2017). Mereka hanya fokus pada legalistik peraturan dan regulasi untuk membenarkan keputusan, proses serta penambahan struktur pada jalur birokrasi yang kemudian menambah inefisiensi dan pada akhirnya dapat menyebabkan kelumpuhan birokrasi (Turner et al, 2019).…”

Section: Gambar 7 Tahap III -Pembentukan Proses Dan Struktur Corporatunclassified

See 2 more Smart Citations

Kajian Penerapan Corporate University dalam Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara

Sidabutar¹

2020

Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja

View full text Add to dashboard Cite

Kemudahan berbisnis Indonesia tahun 2019 meningkat tetapi peringkat itu hanya mewakili Jakarta dan Surabaya dan secara keseluruhan nilai daya saing Indonesia masih dibawah harapan untuk menarik investor luar negeri. Hal ini karena organisasi publik di Indonesia dinilai tidak efisien, birokratis, kurang transparan, dan memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Dalam hal kompetensi, terdapat perbedaan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) ditiap daerahnya sehingga perlu dilakukan peningkatan kemampuan ASN agar dapat menghadapi perubahan dan perkembangan dunia yang semakin pesat dan cepat. Disinilah peran penting unit-unit pelatihan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ASN dalam menghasilkan birokrat “kelas dunia”. Unit-unit pelatihan yang ada saat ini dituntut untuk melakukan pelatihan yang terkait dengan pengembangan karier dan perencanaan personalia. Untuk itu, unit-unit pelatihan tersebut harus bertransformasi menjadi Corporate University (CU) yang merupakan alat manajemen yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan strategis mereka dengan melakukan kegiatan yang mendorong individu dan pembelajaran dan pengetahuan organisasi. Dalam pembentukannya perlu diperhatikan lima tahapan dalam pengembangan dan implementasi CU yaitu diagnosis awal, pengembangan program pendidikan, pengembangan program pendidikan, pengembangan dan implementasi Learning Management System dan akhirnya penguatan pengetahuan akan CU dan rilis pembentukan CU. Kendala dalam penerapan CU dapat terjadi karena kondisi mentalitas dan degradasi moral ASN yang telah terjadi dan diwariskan oleh generasi sebelumnya. Oleh karenanya, dituntut dukungan pimpinan yang berfikiran terbuka dan terbebas dari mentalitas yang terkotak-kotak.

show abstract

Performance management system in developing countries: A case study in Jordan

Mahmoud

Othman

2023

Journal of Public Affairs

View full text Add to dashboard Cite

The performance management system (PMS) is critical to the success of any organisation, and this article investigates the PMS of the Greater Amman Municipality (GAM) in Jordan, which is one of the largest public entities in the country. The article identifies various problems that are faced by GAM, such as HRM and staff, management behaviour, and performance management, which significantly affect GAM's performance. Additionally, the article discusses the process of goal and indicator setting and development of the PMS of GAM. The article adopts a phenomenological approach and a qualitative case study methodology to collect primary data from 15 purposeful semi‐structured interviews with GAM's experts. Thematic analysis is used as the data analysis technique to identify the PMS activities and address problems and difficulties in GAM's performance. The findings highlight eight major activities of GAM's PMS, which include performance sourcing, targeting, development, setting and responsibility, gauging, information, results, and alignment. These activities need to be managed properly if GAM wanted to meet its performance targets. Hence, the article presents a set of recommendations to improve GAM's PMS and overcome the identified difficulties, such as improving HRM practices and staff role, enhancing management behaviour, and establishing a performance management culture. Overall, the article provides valuable insights into the PMS of GAM and highlights the importance of an effective PMS to achieve organisational success.

show abstract

The challenge of reforming big bureaucracy in Indonesia

Cited by 62 publications

References 28 publications

Towards a collaborative framework for the large-scale social collaboration: a case of Jakarta’s response to the Covid-19 pandemic

Towards a collaborative framework for the large-scale social collaboration: a case of Jakarta’s response to the Covid-19 pandemic

Kajian Penerapan Corporate University dalam Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara

Performance management system in developing countries: A case study in Jordan

Contact Info

Product

Resources

About