Tata Kelola dan Kebijakan Wilayah Konservasi Mangrove Di Kabupaten Bintan

Abstract

Mangrove di pulau Bintan, sama halnya yang terjadi di Indonesia, mengalami sejumlah permasalahan umum seperti imbas dari penangkapan ikan, pembangunan pesisir,pencemaran lingkungan, perubahan iklim dan pengasaman laut. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 120/2020 Tahun 2020 menandai pembentukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM oleh Pemerintah Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode desktiptip kualitatif, yang mana dijabarkan melalui telaah kebijakan dan hokum lingkungan. Adapun dalam indikator kebijakan, seringkali yang dijumpai dalam model kebijakan Top-Down ataupun Bottom-Up, yang seringkali dilihat adalah goal daripada kebijakan tersebut, namun, dua kelompok penulis penting secara eksplisit menghubungkan variabel ke dalam model, Mazmanian dan Sabatier. Penegakan hukum Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah tentang kriteria perbaikan kerusakan ekosistem lingkungan dan perubahan iklim. salah satu dari perlindungan ekosistem mangrove dan Peraturan Daerah (PERDA) No. 14/2007 tentang Ketetanggaan Pulau Bintan dan perencanaan wilayah pesisir. pelestarian mangrove di Bintan, Pemerintah perlu menerapkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan peta sinkron, Rencana Peraturan Daerah Provinsi (RAPENDA).

Penguatan Ketahanan Pangan Melalui Sistem Pertanian Lahan Tanpa Bakar (PLTB) Di Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis

“…Hal demikian merupakan hasil kerjasama dan usaha yang dilakukan oleh Masyarakat Peduli Bencana bersama berbagai pihak dari tingkat desa, kecamatan, provinsi hingga pusat untuk pencegahan secara partisipatif (Jalil et al, 2019). Di sisi lain, penurunan luasan kebakaran lahan tidak terlepas dari keberhasilan restorasi gambut melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Imam & Akbar, 2021) dengan tiga program prioritas, yaitu 3R (Rewetting, Revegetasi, dan Revitalisasi). Ketiganya menjadi upaya yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan untuk mendorong percepatan pemulihan ekosistem gambut sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat (Astika et al, 2022).…”

Edukasi Pengelolaan Ekowisata Berbasis Manajemen Risiko Di Mempawah Mangrove Park

“…Hal ini diperlukan guna mengembalikan fungsi ekologis dan kealamiahan suatu wilayah (Irman & Akbar, 2021). kegiatan ini, diharapkan tingkat pemahaman mengenai tata kelola aset sumber daya alam bakau para peserta semakin meningkat dan mereka dapat menerapkannya saat mengembangkan potensi keekonomian dari bakau yang mereka kelola sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.…”

Overtaking Marine Pollution Issues for Sustainable Eco-Tourism in Mapur Island

“…Coastal tourism includes many tourism, recreation, and entertainment-oriented activities such as swimming, snorkeling, diving, beaches, recreational fishing, various water sports, cruises, sports competitions, recreational and sailing boats, etc [2]. Several areas in the Kepulauan Riau also have coral reef ecosystem conditions that have the potential to be developed into marine tourism areas with regional priorities, namely Natuna Regency, Lingga Regency, Batam City, Bintan Regency, and Anambas Islands [3]. The tourism potential if developed and managed effectively will be able to help improve the community's economy.…”