Tanggung Jawab Badan Kesbangpol Terhadap Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat Di Kabupaten Lampung Timur

Abstract

Pembinaan Badan Kesatuan, Politik dan Perlindungan Masyarakat kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah untuk meningkatkan pengetahuan pengurus dan anggota LSM dalam melaksanakan aktivitasnya diatur oleh Peraturan Bupati Lampung Timur No. 26 tahun 2007 jo Peraturan Bupati Lampung Timur No. 10 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terhadap pembinaanLembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Lampung Timur serta apa saja faktor penghambatnya? Metode penelitian yang dipergunakan adalah dengan menggunakan pendekatan normatif empiris dengan data yang bersumber dari data primer dan data skunder.Hasil penelitian menunjukan 1) Tanggung Jawab Pembinaan Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Timur terhadap LSM diantaranya dialog politik bagi orpol, ormas atau LSM dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur dan Sosialisasi Permendagri No.33 Tahun 2012 tentang pedoman pendaftaran organisasi kemasyarakatan di lingkungan kementrian dalam negeri dan pemerintah daerah. 2) Faktor penghambat pembinaan Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Timur terhadap LSM, yaitu LSM kurang memberikan informasi dalam perubahan pengurus, banyaknya LSM yang tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan tugasnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur hendaknya meningkatkan sumber dana untuk pembinaan LSM melalui APBN ataupun APBD di tahun mendatang dan perlu adanya pembinaan terus menerus agar LSM dapat terkontrol dengan baik dan adanya tindakan yang tegas terhadap beberapa LSM yang tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembinaan Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Timur.