Strategi Perintah Daerah Kabuoaten Sintang dalam Mewujudkan Visi Pemerintahan dan Good Governance

Abstract

This paper aims to discuss the programs carried out in realizing the vision of the Sintang District Government and the strategy to achieve good governance by the Sintang District Government. The study uses qualitative descriptive with case studies. Sintang District Government achieved the vision through programs that focus on the realization of smart, healthy, advanced, religious, and prosperous community and implements good and clean governance. The strategy undertaken by the Local Government of Sintang District to achieve good and clean governance is carried out in five stages, namely consolidation, strengthening, acceleration, development, and consolidation carried out consecutively from 2017 to 2021.

Akibat Hukum Ketidaklengkapan Penjabaran Audit dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

“…Pemerintah yang diberikan kewenangan mengelola sumber daya publik harus menghasilkan jejak audit yang dapat dipertanggungjawabkan. Transparan atau keterbukaan adalah mempersiapkan proyek publik dan prosesnya untuk dapat dilihat, serta alasan-alasan pengambilan keputusan harus diinformasikan kepada pemangku kepentingan (Mardawani & Relita, 2019). Proses pengadaan barang/jasa juga harus ada unsur kerahasiaan atau confidentiality.…”

Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia

“…Tentunya hal ini memerlukan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang optimal guna mendongkrak kredibilitas organisasi dengan meningkatkan efisiensi masing-masing aparatur birokrasi di bidang informasi, komunikasi, dan teknologi (TIK), dengan tujuan mempermudah pelaksanaan tugas-tugas di masa depan (Rustandi, 2019). Kemudian, Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan good governance, maka SDM aparatur birokrasi haruslah selalu berorientasi pada pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan layanan pemerintah, penyederhanaan berbagai regulasi dan juga dalam proses reformasi birokrasi (Mardawani & Relita, 2019). Pada dasarnya, upaya perbaikan struktural penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelembagaan, manajemen, dan sumber daya manusia dikenal dengan reformasi birokrasi (Adlin & Handoko, 2019;Ferizaldi, 2018).…”

“…Oleh karenanya dalam reformasi birokrasi penting untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan melalui berbagai macam regulasi, modernisasi kebijakan tata kelola SDM Aparatur di tingkat pusat dan daerah dengan menyesuaikan tugas fungsi organisasi pemerintah atas terjadinya perubahan era yang cepat. Sebagai upaya dalam mewujudkan good governance dapat dilakukan melalui peningkatan SDM Aparatur, dan melakukan integrasi pemanfaatan teknologi untuk penyelenggaraan layanan pemerintah, penyederhanaan berbagai regulasi dan reformasi birokrasi (Mardawani & Relita, 2019). Hal ini sebagaimana disajikan pada Gambar 3.…”

“…Sedangkan pengembangan aparatur pemerintah yang unggul sikap mental dapat mengelola pelayanan dengan inovatif, adaptif dan responsif melalui sikap humanis terhadap segala bentuk perubahan dan keinginan kebutuhan masyarakat. Tata kelola pengembangan SDM diperlukan dengan meningkatkan kompetensi aparatur negara terhadap pemanfaatan ICT sehingga dapat berkontribusi secara optimal untuk mewujudkan good governance (Faruqi, 2019;Mardawani & Relita, 2019;Rustandi, 2019).…”

Pengaruh Tata Ruang Kantor Dan Efisiensi Kinerja Pegawai Terhadap Mutu Pelayanan Di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (Bbppmpv) Bisnis Dan Pariwisata, Sawangan-Depok

“…Tuntunan reformasi yang bergulir sejak tahun 1997. Bersamaan dengan arus globalisasi yang memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perbaikan ekonomi, mendorong pemerintah untuk kembali memahami arti pentingnya suatu kualitas pelayanan serta pentingnya dilakukan perbaikan mutu pelayanan (Mardawani & Relita, 2019).…”