STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH: TINJAUAN ASPEK HUKUM (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Yasin, Rozaq Muhammad; Muhammad, Rifqi

doi:10.30829/hf.v7i2.7183

Cited by 3 publications

(3 citation statements)

References 4 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Restrukturisasi ini juga dilakukan oleh banyak bank dalam penanganan pembiayaan bermasalah. Misalnya sebagaimana hasil penelitian Yasin et al (2020) yang menjelaskan dari perspektif hukum tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika jalur non-litigasi atau jalur kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan antara BPRS dan nasabah, maka BPRS bisa melanjutkan dengan menempuh jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan sederhana untuk nilai gugatan kurang dari 200 juta.…”

Section: B Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalahunclassified

“…Beberapa penelitian mengemukakan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Yasin (2020) yang mengemukakan dua cara penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Jalur non-litigasi (kekeluargaan) bisa dilakukan dengan penagihan, restrukturisasi, hapus buku atau tetap menjaga pertumbuhan pembiayaannya.…”

unclassified

See 1 more Smart Citation

Strategi PT. Bank NTB Syariah dalam Mengatasi Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Masa Covid-19

Sary¹,

Mas’ud²,

Azkar³

2023

jesya

View full text Add to dashboard Cite

Penelitian ini bertujuan untuk mencari strategi alternatif dalam mengatasi permasalahan dalam pembiayaan musyarakah di Bank NTB Syariah, khususnya pada era gempa Nusa Tenggara Barat dan pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyebab terjadinya masalah pembiayaan Musyarakah adalah lemahnya pengawasan terhadap nasabah yang mendapatkan dana. Dari sudut pandang eksternal, nasabah yang tidak amanah, nasabah terjerat hukum, penurunan pendapatan usaha, pensiunan dini, nasabah meninggal dunia, serta bencana alam dan non alam dalam hal ini gempa bumi 2018 dan Covid 2019. Upaya atau strategi untuk mengendalikan risiko kerugian yang terjadi dari nasabah pembiayaan musyarakah bermasalah Bank NTB Syariah adalah dengan restrukturisasi pembiayaan untuk berbagai jenis nasabah dan kondisi.

show abstract

Section: B Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalahunclassified

unclassified

Strategi PT. Bank NTB Syariah dalam Mengatasi Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Masa Covid-19

Sary¹,

Mas’ud²,

Azkar³

2023

jesya

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Namun fakta di lapangan masih banyak ditemukan nasabah yang telah diberikan restrukturasi pembiayaan dengan penjadwalan ulang masih banyak nasabah yang tidak mampu menyelesaikan kewajiban pembayaran pembiayaan. Kemudian, untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah tersebut maka bank mencari alternatif penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan eksekusi jaminan milik nasabah (non-litigasi), namun apabila alternatif tersebut tidak menemukan keluar maka Bank Syariah dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Agama (litigasi) (Yasin & Muhammad, 2020).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Historiawan¹,

Syufa’at²

2022

AJSI

View full text Add to dashboard Cite

Jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam sebanyak 231,06 juta, hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim yang terbesar di dunia. Mayoritas penduduk muslim di Indonesia ini menjadikan Indonesia berpotensi dalam mengembangkan sektor ekonomi syariah dan keuangan yang akan berkontribusi dalam mencapai target keuangan secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan keuangan syariah. Penduduk muslim yang besar ini menjadikan Indonesia naik ke peringkat 4 dari peringkat 5 dunia dalam pengembangan keuangan syariah (Malaysia, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab; berturut-turut). Perbankan syariah memiliki fungsi financial intermediary institution. Dalam operasionalnya perbankan syariah memiliki beberapa produk. Produk perbankan syariah antara lain penghimpunan dana (funding) yang meliputi: wadiah dan mudarabah, pembiayaan (financing), seperti jual beli (murabahah, salam dan istisna’), ijarah, bagi hasil (musyarakah dan mudarabah) maupun jasa-jasa lainnya (jasa layanan) berdasarkan prinsip syariah seperti hiwalah, rahn, kafalah dan sarf. Non-performing financing (pembiayaan bermasalah) merupakan suatu masalah yang terjadi dalam pembiayaan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian library research (penelitain pustaka). Hasil penelitian menunjukan bahwa menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari 2 (dua) hal. Pertama, penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagaimana tradisi islam klasik yaitu dengan jalan Sulḥ (perdamaian) dan arbitrase. Selain itu penyelesaian pembiayaan bermasalah juga dapat dilakukan melalui lembaga al-qadha (pengadilan). Kedua, penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengket (ADR) di luar pengadilan yang terdiri dari konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan pendapat ahli.

show abstract

Sharia Economic Dispute Resolution with Zakat in KSPPS Khodijah, Pedan, Klaten

Kasiyati¹,

Wahyudi²,

Sholikin³

2022

Proceedings of the 1st International Seminar on Sharia, Law and Muslim Society (ISSLAMS 2022)

View full text Add to dashboard Cite

Settlement of Sharia economic disputes can be taken in two ways, namely litigation and non-litigation. Non-litigation dispute resolution can be done by cooperating with third parties. This has been implemented in resolving sharia economic disputes at KSPPS Khodijah Pedan against the bad financing of customers who have loans of less than Rp. 10,000,000,-(Ten Million Rupiah) on the condition that they are UMKM actors. In this case, KSPPS Khodijah has given power to the Law and Human Rights Council of PWA Central Java as a legal representative and normalization team. In its efforts to reduce customer bad debts in KSPPS Khodijah, the Law and Human Rights Council of PWA Central Java has collaborated with a third party, namely Baznas of the Republic of Indonesia, to provide an injection of funds from zakat to mustahik UMKM actors who have debts in KSPPS Khodijah Pedan Klaten. This research is a field research and to achieve this goal the author uses a qualitative approach that is descriptive. In this study, the primary data used were generated from interviews. The interview was conducted with KSPPS Manager Khodijah Pedan, The Assistance Team, Baznas Managers, and the Community who received assistance from Baznas. Meanwhile, secondary data is obtained from books, journals and related laws and regulations. The results showed that this kind of dispute resolution model is considered very effective because it is able to provide solutions for customer finances which are also mandatory. This is evidenced by the increase in the amount of mustahik income of UMKM actors from before and after receiving zakat fund assistance from Baznas. And customers/mustahiks in the bad debt category can pay off their debts at KSPPS Khodijah Pedan.

show abstract

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH: TINJAUAN ASPEK HUKUM (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Cited by 3 publications

References 4 publications

Strategi PT. Bank NTB Syariah dalam Mengatasi Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Masa Covid-19

Strategi PT. Bank NTB Syariah dalam Mengatasi Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Masa Covid-19

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Sharia Economic Dispute Resolution with Zakat in KSPPS Khodijah, Pedan, Klaten

Contact Info

Product

Resources

About