Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Peningkatan E-Literasi dan Edukasi Kebijakan Publik

Abstract

E-literacy and education are important components in improving the quality of human resources needed in an organization. The purpose of this study is to reveal the importance of e-literacy and public policy education. The State Civil Apparatus (ASN) requires e-literacy and education to improve performance results so that public services can be maximized. This becomes interesting research in the development of science-based on the real events that occur in Indonesia. Where so far, e-literacy and education is only intended for the public, especially millennial generation. The research method used is the study of literature where data is obtained through various secondary sources that are relevant to theoretically strengthen research results. The findings explain that e-literacy and education are effective and efficient strategies in overcoming budget constraints and low levels of ASN competence. With e-literacy and public policy education, it is hoped that the professionalism of the ASN bureaucracy will increase and the quality of public services will be better.

Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi

“…Penelitian yang dilakukan oleh Saifudin tentang strategi peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur sipil negara pada jabatan fungsional analis kepegawaian menunjukan bahwa dibutuhkan peningkatkan kompetensi dan profesionalisme jabatan analis kepegawaian untuk mendukung proses pelayanan kepegawaian secara baik dan memuaskan, selain itu Apandi dalam kajiannya mengenai strategi peningkatan kompetensi aparatur sipil negara melalui peningkatan e-literasi dan edukasi kebijakan publik mengemukakan Dengan adanya e-literasi dan edukasi kebijakan publik diharapkan profesionalisme birokrasi ASN meningkat dan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik (Apandi, 2020;Wulandari, 2021). Ayu Okta Rezariski mengkaji penerapan penganggaran berbasis kinerja dan reformasi birokrasi di Indonesia menyampaikan adanya hubungan langsung penganggaran berbasis kinerja terhadap Reformasi Birokrasi di Indonesia, sementara itu Rahman menyampaikan hasil kajian tentang reformasi birokrasi: korupsi dalam birokrasi Indonesia menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi masih tinggi pada birokrasi dan indeks reformasi birokrasi di pemerintah daerah masih cukup rendah (Ayu Okta Rezariski, 2020;Rahman, 2022).…”

Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pelayanan Publik di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, DIY

“…Aparat Sipil Negara (ASN) sejatinya memiliki kiat-kiat khusus untuk mewujudkan pelayanan publik sebagai tanggung jawabnya. Pengembangan kompetensi ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan syarat mutlak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manu sia dalam hal penyempurnaan peraturan bidang kepegawaian sebagaimana Peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Apandi, 2020). Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik; pelayan publik; dan perekat dan pemersatu bangsa.…”

Pengembangan Kompetensi PPPK Berbasis Blended Learning: Strategi Untuk Mewujudkan Pengembangan Kompetensi Massif Dan Terintegrasi Dan Peningkatan Kompetensi Digital Pegawai

“…Hal ini sebagai respon juga terhadap kinerja ASN. Berdasarkan survei yangdilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi terdapat 30% jumlah PNS atau1,35juta PNS memilikikinerja yang belum maksimal bahkan tidak mengetahui tugas jabatan yang diembannya (Apandi, 2020;Hartono, 2019). Melihat data ini, perlu ada akselerasi pengembangan kompetensi bagi PNS.…”