Strategi Pemerintahan Erdogan dalam Menghadapi Ancaman Politik dan Militer Suku Kurdi 2015-2019

Abstract

Pada tahun 2015, konflik antara pemerintah Turki dengan suku Kurdi – terutama yang tergabung dalam Partai Pekerja Kurdistan (PKK)– kembali mengalami eskalasi. Eskalasi konflik antara kedua belah pihak ini terjadi akibat pelarangan terhadap militan-militan PKK yang berbasis di Turki untuk membantu mempertahankan Kota Kobane di Suriah –yang merupakan kawasan Kurdi Suriah– dari serbuan pasukan ISIS. Sebagai konsekuensi, kota-kota di Turki menjadi target serangan sporadis yang dilakukan oleh milisi PKK. Semangat kemerdekaan dan membentuk teritori dengan pemerintahan sendiri dari Turki kembali mengemuka. Apabila dilihat dari perspektif keamanan Barry Buzan, hal ini merupakan bentuk ancaman militer dan ancaman politik terhadap kepada Turki. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud untuk mengelaborasi strategi-strategi yang diambil oleh pemerintah Turki dalam mengatasi ancaman-ancaman suku Kurdi dengan menggunakan teori Masyarakat Internasional. Penulis menyimpulkan bahwa pemerintah Turki mengambil beberapa kebijakan untuk mempertahankan integritas teritorial dan legitimasi kedaulatannya, yaitu: (1) menjalin kerja sama dengan aktor negara dan aktor non-negara; (2) melakukan operasi militer internal dan eksternal; dan (3) melakukan represi terhadap jurnalis dan politisi pro-Kurdi.