Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Sekitar Kawasan Hutan Lindung Reg. 20 Kabupaten Pesawaran, Lampung

Abstract

Persoalan utama yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan hutan Pesawaran adalah adanya aktivitas perambahan hutan, illegang logging, penambangan liar, dan pergeseran batas yang mengancam fungsi hutan. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan merancang strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan hutan agar dapat bertanggung jawab dalam aktivitas rehabilitasi hutan. Desa Gayau Kec. Padang Cermin Pesawaran menjadi lokasi penelitian. Metode penentuan data adalah incidental purposive dengan jumlah responden sebanyak 40 orang. Metode analisis yang digunakan adalah analisis SWOT untuk menghasilkan rumusan strategi. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan hutan masyarakat untuk usahatani berorientasi GAP berada pada kuadran growth (pertumbuhan), maka strategi yang sesuai adalah strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal diversifikasi usahatani. Pengusahaan produksi tanaman tumpangsari yang bernilai ekonomi tinggi menjadi alternatif penting. Peningkatan produktivitas usahatani perlu diakukan melalui perbaikan kualitas budidaya berprinsip GAP. Strategi ini termasuk dalam strategi pertumbuhan dengan cara memperluas kegiatan masyarakat dan mengembangkan jaringan informasi dan komunikasi pada daerah yang memiliki program yang sama. Eksplorasi tumbuhnya pendapatan alternatif dari usahatani non kayu memerlukan pendampingan lembaga permodalan, kehadiran SDM pendamping, dan akses teknologi.

Agribisnis Pengembangan Plasma Nutfah Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur: Studi Komoditas Pisang Mas Kirana

“…Pisang Mas Kirana menjadi salah satu komoditas unggulan yang memberikan kontribusi besar terhadap produksi buah-buahan di Kabupaten Lumajang (Arifin, Damanhuri and Soetopo, 2013), sehingga melalui peranan kelembagaan pertanian (kelompok tani) upaya pengembangan pisang Mas Kirana harapannya dapat diwujudkan. Salah satu upaya tersebut melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat (Fitriani et al, 2021) dengan kelompok tani sebagai wadahnya (Novia, 2008), sehingga pentingnya peranan kelembagaan dalam mendukung usaha tani dan perekonomian desa (Amam, Soejono, et al, 2021;Soejono, Zahroza, Maharani and Amam, 2021;Soejono, Zahroza, Maharani, Baihaqi, et al, 2021). Kelembagaan pertanian yang diwujudkan dengan kelompok tani diharapkan mampu mengurangi aspek risiko bisnis (Amam and Soetriono, 2019;Amam and Solikin, 2020), selain itu, kelembagaan pertanian dapat meningkatkan akses petani terhadap sumber daya Amam, Setyawan, et al, 2021).…”