Standard Form Contracts and Democratic Control of Lawmaking Power

Slawson, W. David

doi:10.2307/1339552

Cited by 111 publications

(15 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Most person have difficult remaining the last time they contracted other than standard form". 61 Demikian pula W. Friedmann yang menegaskan bahwa "most contract which govern our daily lives are standard contracts". 62 Dalam perkembangannya, penentuan klausul secara sepihak oleh produsen/penyalur produk (penjual), tidak sekadar menyangkut masalah harga, tetapi sudah mencakup syarat-syarat yang lebih terperinci.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku Dalam Perjanjian

Ginting¹

2014

J. Huk. dan Peradil.

View full text Add to dashboard Cite

AbstrakPencantuman klausula baku dalam perjanjian tidak dapat disangkal marak dilakukan dengan alasan efektivitas dan efisiensi dalam bertransaksi. Keberadaan klausula baku didasarkan pada persetujuan terhadap perjanjian sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Namun, di sisi lain, terdapat pendapat-pendapat yang menentang adanya pencantuman klausula baku dalam perjanjian, terutama dengan didasarkan pada asas keseimbangan serta keadilan dalam berkontrak. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif, penulis ingin menjawab sejauh mana keberlakuan dan ketidakberlakuan klausula baku dalam perjanjian. Selain itu, turut pula dijabarkan beberapa putusan pengadilan dalam mempertimbangkan dan memutus adanya klausula baku dalam perjanjian. Pada akhirnya, baik pendapat sarjana hukum maupun putusan pengadilan masih cukup beragam dalam memandang pencantuman klausula baku dalam perjanjian. Meskipun, perbedaan pandangan tersebut, sudah coba dicari titik temunya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pencantuman klausula baku tidak dilarang sepanjang tidak memuat klausul-klausul yang menurut substansi dan bentuknya bertentangan dengan undang-undang. Kata kunci: klausula baku, persetujuan, keseimbangan dalam perjanjian. Abstract

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku Dalam Perjanjian

Ginting¹

2014

J. Huk. dan Peradil.

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…In the case of many research projects, this includes not only access to information provided through publications, but also access to biological research materials necessary to replicate or build on the initial results. "The consistent use of the UBMTA by public and non-profit organizations could reduce the administrative burden of sharing materials as investigators come to rely 20 Among the massive literature on this matter, in English language, see: Prausnitz (1937); David Slawson (1984);Posner (2003) at 116;Katz (1998);Slawson (1971). 24 The PHS vision regarding a standard agreement for generalised usage is concerned with addressing the most contentious contractual obligations stated by MTAs and with simplifying the process of sharing biological materials among public and non-profit organisations such as Universities and public research bodies.…”

Section: Is Standardisation the Solution?mentioning

confidence: 99%

Comparative Issues in the Governance of Research Biobanks

Pascuzzi¹,

Izzo²,

Macilotti³

2013

View full text Add to dashboard Cite

“…Doktrin kebebasan berkontrak, tunggak pembentukan undang-undang kontrak sedia ada hanyalah tinggal fiksyen semata-mata dalam era pemesatan ekonomi dan perdagangan. (Slawson 1971). Amalannya yang berleluasa telah mengundang beberapa permasalahan yang memberi kesan kepada masa depan perlindungan pengguna di sebabkan ciri dan sifatnya yang menyimpang dari landasan sebenar kontrak.…”

Section: Undang-undang Kontrak Dalam Konteks Kepenggunaanunclassified

Undang-undang Kontrak Malaysia: Keterbatasan Pemakaian dalam Kontrak Pengguna

Isa¹,

Aziz

Yusoff³

2011

View full text Add to dashboard Cite

Kepesatan perkembangan ekonomi global telah membawa faedah kepada pengguna dengan keterbukaan pasaran barangan dan perkhidmatan lantas memperkasakan hak pengguna untuk membuat pilihan berasaskan keperluan dan kuasa membeli. Walaupun fenomena ini dilihat masih seiringan dengan pendapat Adam Smith bahawa kepenggunaan adalah satu-satunya matlamat dan tujuan semua pengeluaran, namun senario ini secara tidak disedari turut menimbulkan ketidakpastian tentang tahap pelindungan terhadap pengguna dalam hubungan kontraktual yang mereka lakukan. Dengan demikian, sewajarnyalah kerangka perundangan kepenggunaan bergerak sederap dengan perkembangan semasa. Di Malaysia, hubungan kontraktual dikawal selia oleh satu statut pemakaian am iaitu Akta Kontrak 1950. Penulisan ini akan mengupas tahap pelindungan yang diberikan oleh Akta ini dalam konteks kepenggunaan dengan menganalisis secara kritis kedudukan pengguna dalam kontrak bentuk seragam dan di bawah doktrin priviti dengan merujuk kepada sumber primer dan sekunder perundangan. Di akhir analisis, cadangan turut dikemukakan bagi mengatasi kelemahan Akta ini yang telah dikenal pasti.

show abstract

Standard Form Contracts and Democratic Control of Lawmaking Power

Cited by 111 publications

References 0 publications

Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku Dalam Perjanjian

Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku Dalam Perjanjian

Comparative Issues in the Governance of Research Biobanks

Undang-undang Kontrak Malaysia: Keterbatasan Pemakaian dalam Kontrak Pengguna

Contact Info

Product

Resources

About