2017
DOI: 10.1088/1755-1315/55/1/012042
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Social Relation between Businessman and Community in Management of Intensive Shrimp Pond

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1
1
1

Citation Types

0
2
0
5

Year Published

2018
2018
2022
2022

Publication Types

Select...
7

Relationship

5
2

Authors

Journals

citations
Cited by 8 publications
(7 citation statements)
references
References 9 publications
0
2
0
5
Order By: Relevance
“…Pemanfaatan hutan mangrove sebagai sarana ekowisata memerlukan rencana pengelolaan yang komprehensif untuk menjamin keberlanjutannya. Peran stakeholder sangat diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan tersebut (Febryano, 2014;Febryano et al, 2017;dan Joandani et al, 2019). Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai nilai ekonomi ekowisata mangrove menjadikan kegiatan pengelolaan belum berjalan baik, sehingga perlu dilakukan penilaian ekonomi sebagai langkah untuk menentukan arah pengelolaan (Maulida et al, 2019).…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Pemanfaatan hutan mangrove sebagai sarana ekowisata memerlukan rencana pengelolaan yang komprehensif untuk menjamin keberlanjutannya. Peran stakeholder sangat diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan tersebut (Febryano, 2014;Febryano et al, 2017;dan Joandani et al, 2019). Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai nilai ekonomi ekowisata mangrove menjadikan kegiatan pengelolaan belum berjalan baik, sehingga perlu dilakukan penilaian ekonomi sebagai langkah untuk menentukan arah pengelolaan (Maulida et al, 2019).…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Kelembagaan berperan penting dalam pengelolaan HKm. Hal tersebut disebabkan karena kelembagaan mengatur pengelolaan sumberdaya agar tetap berkelanjutan (Porro et al, 2015;Febryano et al, 2014;Febryano et al, 2017). Adanya kelembagaan dapat menjadi dasar dalam melaksanakan program HKm karena saat ini masih ditemukannya kendala dan tantangan dalam pengelolaan (Lewis & Davis, 2015;Safe'i et al, 2018).…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Keterlibatan pemerintah dibutuhkan oleh kelompok PAPELING dalam memenuhi sarana dan prasarana pengelolaan mangrove (Tabel 2). Keterlibatan pemerintah yang dianalisis menggunakan Teori Arnstein (1969) (Roy, 2014;Amal dan Baharudin, 2016;Febryano et al 2017). Pihak-pihak pemerintah yang terlibat diantaranya Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Way Seputih Way Sekampung, Balai Pengelolaan Hutan Mangrove (BPHM)-II dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.…”
Section: Keterlibatan Pemerintah Dalam Pengelolaan Mangroveunclassified