Skema Inovatif Pemenuhan Kesejahteraan Atas Papan

Prayitno, Budi; Kusumawanto, Arif; Kristiadi, Didik; Suryanto, Suryanto

doi:10.22146/kawistara.15487

Cited by 6 publications

(7 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Memiliki rumah sendiri adalah kebutuhan dan keinginan setiap keluarga berfungsi sebagai hunian untuk mendapatkan jaminan keamanan, namun seiring perkembangan fungsi rumah mengalami perluasan sebagai asset tidak bergerak serta menjadi investasi bagi pemiliknya (Prayitno, Fenat and Paramita, 2012), simbol dan cerminan dari selera penghuninya dan menjadi identitas bagi keluarga (Sunarti, 2019), kondisi rumah berdampak pada psikologis dan kesejahteraan emosional penghuninya (Mohamed and Baqutayan, 2016). Apalagi semenjak terjadinya pandemi Covid 19 rumah mengambil peranan penting dalam semua aspek kehidupan, rumah menjadi tempat berlangsungnya hampir semua aktifitas manusia, sehingga pandemi juga menjadi faktor yang memberikan pengaruh terhadap preferensi perumahan masyarakat (Muhyi, 2021).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Preferensi Kepemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Kasus: Kota Payakumbuh)

Fitriani

Taifur²,

Sari³

2023

JIUBJ

View full text Add to dashboard Cite

The functions of house not only as a residence, but also as an asset, investment, identity and a reflection of the preference of its inhabitants. Housing ownership for low-income people is something that is not easy, it needs support from the government through various housing supply and development programs. The government needs to pay attention to housing ownership preferences for low-income people in an effort to meet this housing need. This study aims to identify housing ownership preferences for low-income people who take the study area in Payakumbuh City. These preferences were identified using conjoint analysis by looking at four factors, namely the type of housing provision, financing scheme, price and location. The results showed that in general 250 respondent households chose the informal type of housing provision, namely building houses independently, the financing that was considered more considered was non-formal financing by making loans to family/friends, savings or by selling assets. The price of the selected house is under Rp. 100,000,000, - with a location on the outskirts of the city. The price factor is the most important factor in assessing or buying a house (41.467%), followed by the financing scheme factor (22.089%) then the location factor of the house (18.908%) and the type of house (14.736%). The correlation value with the Person's r method is 0.985 and with the Kendall's Tau method of 0.929 indicating that the respondent's preference is acceptable to describe the preference for home ownership with a small significant value of 0.05.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Preferensi Kepemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Kasus: Kota Payakumbuh)

Fitriani

Taifur²,

Sari³

2023

JIUBJ

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…In fact, the focus of the Indonesian Government on housing services in urban areas for Low-Income Communities has not fully used the decentralized format, namely by giving the delegation of authority to local governments to develop a housing policy approach (Prayitno, Kusumawanto, Kristiadi, & Suryanto, 2016). This is as stated in the regulation as regulated in Law Number 9 of 2015 concerning Regional Government which states that the affair of the Low-Income Communities authority is the domain of the central government, especially in determining programs and financing, while local governments only have the authority to make program proposals and recommendations to the central government, apart from matters of Low-Income Communities relocation and natural disasters.…”

confidence: 99%

Decentralization of Housing Policy for Low-Income Communities in Urban Areas: An Analysis of Political, Fiscal And, Administrative Policy

Sururi

2022

JPK

View full text Add to dashboard Cite

The purpose of this study is to discuss housing decentralization policies for urban Low-Income Communities based on three decentralization issues, namely politics, fiscal, and administration, and to recommend the concept of housing decentralization as an instrument and housing policy reform. The idea of decentralization of housing policy can’t be separated from various problems such as the debate over the authority of housing policy, the dependence of the regional government's housing budget on the central government, and various other obstacles. This study employed academic literature review related to decentralization studies and housing policies. The results of the study show that the three decentralization issues that are correlated with urban housing policies for Low-Income Communities have not yet fully provided an optimal impact on the realization of the ideal and desirable urban housing policies for Low-Income Communities. However, the very strong relationship between the three issues of decentralization and urban housing policy can be an important idea and recommendation to promote housing decentralization as an instrument and direction of urban housing policy reform for Low-Income Communities in Indonesia in the future.

show abstract

“…Selain itu, fasilitas cuci tangan pakai sabun harus didukung dengan tersedianya air yang bersih dan berkucupan agar CTPS dapat terlaksana dengan baik. c. Akses terhadap hunian layak dan terjangkau Pemenuhan kesejahteraan atas papan (rumah/tempat tinggal) bersifat sangat urgen dan mendesak karena secara konstitusional, papan merupakan hak dasar yang terkait dengan hak asasi warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah selaku representasi atas kehadiran negara (Prayitno, 2016). Jaminan kesejahteraan atas papan dengan adanya akses terhadap hunian layak dan terjangkau juga memberi pengaruh atas akses kebutuhan air.…”

Section: B Fasilitas Cuci Tangan Dengan Sabun Dan Airunclassified

Pembentukan Indeks Ketahanan Air Rumah Tangga Di Indonesia Menurut Lima Aspek Ketahanan Air Un-Water Tahun 2018

Jannah¹,

Muchlisoh²

2021

semnasoffstat

View full text Add to dashboard Cite

Salah satu tujuan SDG’s keenam adalah pada tahun 2030 mewujudkan 100 persen akses universal dan merata kepada air minum aman dan sanitasi yang terjangkau bagi semua. Secara umum, definisi ketahanan telah ada dan dirumuskan oleh UN-Water (2013), dimana ada enam aspek yang terkandung didalamnya. Belum ada suatu ukuran di Indonesia mengenai ketahanan air rumah tangga. Untuk mengetahui dan menggambarkan kondisi ketahanan air rumah tangga di Indonesia diperlukan indeks yang sampai saat ini belum tersedia yaitu Indeks Ketahanan Air Rumah Tangga (IKART) dengan mengacu kepada definisi ketahanan air UN-Water. Metode pembentukan indeks yang digunakan mengacu pada metode yang dikembangkan oleh OECD (2008) dengan menggunakan analisis faktor. Hasil yang diperoleh dari analisis faktor terbentuk dua faktor, yaitu faktor sarana air dan faktor sosial-ekonomi. Secara keseluruhan IKART yang dimiliki Indonesia sebesar 58,20 dan berada pada tingkatan cukup terpenuhi kebutuhan air rumah tangga. Papua menjadi provinsi dengan IKART terendah yaitu sebesar 9,56, sedangkan provinsi dengan IKART tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 83,82.

show abstract

Skema Inovatif Pemenuhan Kesejahteraan Atas Papan

Cited by 6 publications

References 0 publications

Preferensi Kepemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Kasus: Kota Payakumbuh)

Preferensi Kepemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Kasus: Kota Payakumbuh)

Decentralization of Housing Policy for Low-Income Communities in Urban Areas: An Analysis of Political, Fiscal And, Administrative Policy

Pembentukan Indeks Ketahanan Air Rumah Tangga Di Indonesia Menurut Lima Aspek Ketahanan Air Un-Water Tahun 2018

Contact Info

Product

Resources

About