Skema Alokasi Biaya Promosi Kesehatan untuk Mengendalikan DM di Kabupaten Sleman: Studi Kasus

Abstract

Latar Belakang: Program promosi kesehatan (Promkes) menjadi kunci utama dalam mengendalikan Diabetes Melitus (DM) di Indonesia. Rendahnya alokasi biaya Promkes menjadi salah satu penyebab meningkatnya prevalensi DM, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kabupaten Sleman memiliki prevalensi DM tertinggi setelah Kota Yogyakarta.Tujuan: Mengidentifikasi skema alokasi biaya Promkes di Kabupaten Sleman untuk mengendalikan DM di Kabupaten Sleman.Metode: Penelitian ini adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Partisipan terdiri dari lima pemangku kebijakan di Kabupaten Sleman. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Triangulasi dan member checking dilakukan untuk validasi data kualitatif.Analisis data dilakukan menggunakan open code.Hasil: Analisis data menghasilkan koding penting yang diidentifikasi dan dikelompokkan menjadi tiga domain, yaitu: 1) implementasi program Promkes 2) skema alokasi dana Promkes, dan 3) sumber pembiayaan Promkes. Prosedur pengajuan dana kegiatan Promkes rumit dan tidak jelas. Perlu disosialisasikan tata cara pengajuan biaya Promkes di setiap fasilitas pelayanan kesehatan primer. Selain itu, diperlukan strategi untuk mengajukan pembiayaan Promkes di Kabupaten Sleman melalui APBN, APBD, DAK, bagi hasil pajak dan dana desa.Kesimpulan: Skema alokasi biaya Promkes untuk mengendalikan DM di Kabupaten Sleman dapat dilakukan melalui pengajuan dari Puskesmas. Alokasi dana tersebut bersumber dari APBN, APBD, DAK, bagi hasil pajak, dan dana desa.

Ekskalasi Literasi Keuangan Badan Usaha Milik ”Kalurahan” Di Kabupaten Sleman Melalui Pelatihan Akuntansi Dasar

“…Program dimaksud termasuk upaya penanggulangan kemiskinan, yang merupakan salah satu fokus utama. Dalam konteks Kabupaten Sleman, alokasi dana desa diarahkan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat, disesuaikan dengan kondisi spesifik dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa di Sleman (Kusumo & Yani, 2021). Prioritas alokasi ini sejalan dengan pencapaian target-target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang disusun setiap tahun.…”