Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Simatupang, Taufik H.

doi:10.30641/dejure.2017.v17.195-208

Cited by 10 publications

(9 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Hak milik intelektual ini berasal dari kegiatan kreatif yang melibatkan kemampuan berpikir manusia (Simatupang 2017) dan diekspresikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk (Rahaditya et al 2023), memberikan manfaat yang berguna dalam kehidupan manusia, serta memiliki nilai ekonomi (Sunantri, Setyanto, and Jocom 2023).…”

Section: Menyiapkan Materiunclassified

Interaksi Menyoal Hak Kekayaan Intelektual dengan Pelaku Usaha Mikro Batik Khas Maluku di Kota Ambon

Balik,

Tjoanda,

Uktolseja

et al. 2024

Jurnal Das Sein

View full text Add to dashboard Cite

Abstrak: Kegiatan PKM dengan judul “Interaksi Menyoal Hak Kekayaan Intelektual dengan Pelaku Usaha Mikro Batik Khas Maluku di Kota Ambon” bertujuan untuk: (1). Mengimplementasikan hasil penelitian terdahulu dengan permasalahan mengenai pendaftaran hak cipta sebagai jaminan perlindungan hukum motif batik, (2). Sebagai bentuk edukasi dan peningkatan pemahaman hukum khususnya di bidang HKI bagi Pelaku UMKM Batik Khas Maluku di Kota Ambon. PKM ini menggunakan metode pelaksanaan berupa kegiatan diskusi dengan masing-masing Pelaku UMKM Batik melalui sharing dan berbagi ilmu pengetahuan hukum. Kegiatan PKM ini memberikan manfaat melalui peningkatan pemahaman pelaku UMKM Batik di Kota Ambon mengenai aspek hukum HKI dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap hasil karya merupa motif-motif batik khas Maluku yang dihasilkan oleh pelaku UMKM. Melalui kegiatan diskusi dan sharing ilmu antara tim pengabdian dan pelaku UMKM ini, ditemukan bahwa inisiatif dan kerja keras dari Pelaku UMKM untuk menghasilkan karya batik khas Maluku sangat tinggi, tetapi masih perlu didukung oleh pemahaman hukum HKI untuk melindungi karya tersebut, karena seringkali beberapa motif batik khas Maluku yang diambil oleh pihak lain untuk digunakan secara melawan hukum dan dianggap sebagai milik mereka. Oleh sebab itu, perlu juga peran serta semua elemen baik itu masyarakat, pelaku UMKM, pemerhati UMKM, pemerintah daerah bahkan perguruan tinggi untuk mengupayakan perlindungan hukum di bidang HKI dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum masyarakat secara umum dan secara khusus pelaku UMKM. Interaction on Intellectual Property Rights with Maluku Batik Small and Medium-Sized Enterprises Actors in Ambon CityAbstract: The community service activity entitled " Interaction on Intellectual Property Rights with Maluku Batik Small and Medium-Sized Enterprises Actors in Ambon City" aims to (1). Implementing the results of previous research with problems regarding copyright registration as a guarantee of legal protection for batik motifs (2). It is a form of education that increases understanding of the law, especially in the field of IPR for Maluku Typical Batik MSMEs in Ambon City. This community service uses the implementation method in the form of discussion activities with each Batik MSME actor through sharing and sharing legal knowledge. This Community Service activity provides benefits by increasing the understanding of Batik MSME actors in Ambon City regarding the legal aspects of IPR in order to protect the work of Maluku typical batik motifs produced by MSME actors. Through discussion and knowledge-sharing activities between the community service team and MSME actors, it was found that the initiative and hard work of MSME actors to produce typical Maluku batik works were very high. However, they still needed to be supported by an understanding of IPR law to protect these works because, often, some batik motifs typical of Maluku were taken by other parties to be used against the law and considered their own. Therefore, it is also necessary to have the participation of all elements, be it the community, MSME actors, MSME observers, regional governments, and even universities, to seek legal protection in the field of IPR in order to increase understanding of public law in general and specifically MSME actors.

show abstract

Section: Menyiapkan Materiunclassified

Interaksi Menyoal Hak Kekayaan Intelektual dengan Pelaku Usaha Mikro Batik Khas Maluku di Kota Ambon

Balik,

Tjoanda,

Uktolseja

et al. 2024

Jurnal Das Sein

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Hal ini menyebabkan perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan zaman sebelum era globalisasi dimana persaingan hanya ada dan berlaku di dalam suatu wilayah atau negara, pada saat ini persaingan terjadi sangat ketat secara global dimana setiap negara berlomba untuk menjadi nomor 1 (satu). Persaingan industri global terjadi untuk berbagai macam aspek dalam kehidupan, salah satu diantaranya yaitu Kekayaan Intelektual (Simatupang, 2017).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Studi Komparasi Perbandingan Pengaturan Komersialisasi Paten Dalam Negeri Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Positif Korea Selatan

Juntiana Buay Pemaca,

Sudaryat,

Mayana

2023

comserva

View full text Add to dashboard Cite

Seorang inventor menciptakan sebuah invensi melalui proses penuangan kreativitas yang tentunya panjang. Pendaftaran invensi yang dilakukan oleh inventor dilakukan untuk memeroleh pelindungan paten untuk melindungi invensi yang telah diciptakannya. Setelah terdaftar dalam paten, seorang inventor memiliki hak eksklusif yaitu hak ekonomi dan hak moral yang melekat dalam dirinya. Salah satu tahap yang sangat penting untuk memaksimalkan perolehan hak eksklusif khususnya hak ekonomi yang dimiliki oleh seorang inventor adalah tahap komersialisasi. Komersialisasi paten dalam negeri dapat memberikan dampak yang cukup besar baik untuk inventor itu sendiri maupun untuk negara. Keberhasilan tahap komersialisasi paten dalam negeri dapat membantu meningkatkan rasa kesadaran akan paten. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan kepastian hukum pengaturan komersialisasi paten dalam negeri yang berlaku di Indonesia dan Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dimana analisis dalam penelitian akan dilakukan berdasarkan bahan pustaka berupa peraturan hukum di Indonesia dan Korea Selatan, jurnal ilmiah, dan buku. Korea Selatan secara spesifik sangat mengatur mengenai komersialisasi paten dalam negeri dibandingkan dengan di Indonesia, sehingga kepastian hukum yang ada di Korea Selatan tentunya lebih bersifat kuat. Pengaturan komersialisasi paten dalam negeri merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan dukungan bagi para inventor dan pemegang paten untuk dapat memeroleh hak ekonominya secara optimal.

show abstract

“…Hak cipta atau ciptaan membawa hak milik kepada kreator atau penemu. Oleh karena itu, sebagai hak milik, hak pengarang atau yang menyusun harus dilindungi (Simatupang, 2017).…”

Section: Tinjauan Umum Kekayaan Intelektualunclassified

Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum

Santoso

2022

Notarius

View full text Add to dashboard Cite

Intellectual property, as a spiritual and economic right, requires legal protection to create technical innovations, accelerate industrial development, create new jobs, promote economic growth, and improve the quality of life of the people. The questions answered by this study are how the intellectual property protection legal system encourages creativity to improve people's welfare, and the extent to which the state provides legal protection in the field of intellectual property rights. The research method used is a normative juridical research method using primary, secondary and tertiary legal materials. From the research results, it can be argued that the legal protection of intellectual property rights is the recognition, respect and protection of the state for the wishes and desires of every citizen in a society that produces intellectual property rights. Therefore, countries need to take the expected steps related to the development and protection of intellectual property rights, issue regulations and create conditions suitable for changing global trends. This includes increasing the role of research institutions and universities in order to be able to produce innovations and technology needed by the market and consumers.

show abstract

Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Cited by 10 publications

References 0 publications

Interaksi Menyoal Hak Kekayaan Intelektual dengan Pelaku Usaha Mikro Batik Khas Maluku di Kota Ambon

Interaksi Menyoal Hak Kekayaan Intelektual dengan Pelaku Usaha Mikro Batik Khas Maluku di Kota Ambon

Studi Komparasi Perbandingan Pengaturan Komersialisasi Paten Dalam Negeri Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Positif Korea Selatan

Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum

Contact Info

Product

Resources

About