Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelola Zakat di Indonesia (Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011)

Abstract

Government support for the existence and role of zakat management organization indicated by the issuance of legislation on the management of zakat that Act No. 38 of 1999 and the decision of the Minister of Religion No. 581 of 1999 on the implementation of Act No. 38 of 1999 which was amended by Act No. 23 of 2011 concerning the management of zakat. Many factors of causing non-optimal zakat as legislation, mostly related to the system and institutional factors. In this case, should the government as well as amil zakat organization has a strategic role to establish an institutional system of zakat and charity empowerment and support the establishment of the implementation of the charity as a binding regulation. This can occur if the control system of zakat management organization operating effectively, as well as the existence of legislation on the management of zakat either No. 38 of 1999 and No. 23 of 2011. In other words, the optimization of the implementation of zakat is affected by the system and the effective management of zakat management in addition to firmness of government in enforcing the implementation of zakat either written in the legislation and are implementable in order to achieve good governance zakat (alms good governance). Abstrak: Dukungan pemerintah terhadap keberadaan dan peran organisasi pengelola zakat ditunjukkan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat. Beberapa faktor penyebab belum optimalnya zakat sebagai peraturan perundang-undangan, sebagian besar terkait dengan faktor sistem dan kelembagaan. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah serta organisasi pengelola zakat sebagai amil memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun sistem kelembagaan zakat serta pemberdayaan zakat dan mendukung tegaknya pelaksanaan zakat sebagai peraturan yang mengikat. Hal ini dapat terjadi jika sistem pengendalian organisasi pengelolaan zakat berjalan dengan efektif, begitu juga keberadaan Undang-undang tentang pengelolaan zakat baik Nomor 38 Tahun 1999 maupun Nomor 23 Tahun 2011 . Dengan kata lain optimalisasi pelaksanaan zakat dipengaruhi oleh sistem dan manajemen pengelolaan zakat yang efektif disamping ketegasan pemerintah dalam menegakkan pelaksanaan zakat baik yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan maupun secara implementatif demi terwujudnya tata kelola zakat yang baik (good zakat governance). DOI: 10.15408/jch.v4i2.3673

Urgensi Sanksi Pidana Bagi Muzakki Yang Ingkar Membayar Zakat Dalam Rangka Pengembangan Undang-Undang Zakat Di Indonesia

“…Indikator yang dapat dilihat sebagai salah satu kelebihan undang-undang tersebut adalah adanya suatu badan atau lembaga sebagai wadah penerima, penyalur serta pendistribusi zakat yang tidak hanya dikelola masyarakat tetapi juga badan pengelola di bawah naungan pemerintah. 9 Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat sekaligus juga memberi makna bahwa zakat di Indonesia bukan sekedar pelaksanaan ubudiyah yang sifatnya hanya ritual keagamaan, lebih dari itu pelaksanaan zakat merupakan bagian dari produk hukum positif yang seharusnya dapat ditertibkan melalui perangkat negara. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat juga mengubah paradigma tata kelola zakat dalam bentuk kepanitiaan menjadi tata Kelola lembaga.…”

“…Demikian halnya dalam hal manajemen pendistribusian zakat, juga mengalami perkembangan. Pendistribusian zakat yang semula hanya bersifat penyaluran saja, kini diorganisir dengan bentuk pengembangan sehingga zakat dapat dinikmati tidak hanya pada momen Ramadhan tetapi juga dapat dirasakan 9 12 Mufidah, "Sistem Hirarki…, Op.Cit., h. 323-344. 13 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/Puu-X/2012 Tanggal 28 Februari 2013 Zakat dalam UU tersebut diposisikan sebagai subordinasi badan amil zakat yang dibentuk pemerintah.…”

Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Palembang

“…Undang-undang no. 23 tahun 2011 menyatakan BAZNAS adalah lembaga pemerintahan non struktur yang bersifat indenfenden dan mandiri serta diawasi oleh menteri agama dan bertanggung jawab terhadap presiden (Mufidah, 2016). Pemerintah berdampingan dengan BAZNAS untuk membantu tata kelola zakat agar sesuai dengan aturan agama, sehingga dapat bermanfaat, adil memiliki kepastian hukum, berintegritas dan bertanggung jawab (Kalatidha & Hayati, 2022).…”

The effects of investment, monetary policy, and ZIS on economic growth in Indonesia

“…One of the contributing factors is a system and institutional factors. The law has not fully disciplined the real management of zakat, such as the absence of a deterrent effect on muzakki who neglects to pay zakat or a form of punishment for the late payment of zakat (Mufidah, 2016)…”