Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa

Abstract

<p align="center"><strong><em>ABSTRACT</em></strong></p><p><em>In 2014, the government and parliament passed Law No. 6 of 2014 stipulates the rights and obligations of the village. A key point in the Act is allocation large enough of the village fund for each village across Indonesia. As a follow up of the Act, the government has also issued Regulation of the Minister of the Home Affair No. 113/2015 on the Financial Management of the Village which serves as a guide for the government in the villages to manage their of village fund. Legalization of this Act rise polemic in community. Some argue that the village funds that will be allocated to the village would pose a potential corruption of village officials. Therefore, this community service aims to find a variety of problems related to management of the village fund and to provide guidance of village fund management. The community service is done in the village and the village Giriroto Kismoyoso Ngemplak District of Boyolali. In the early stages of community service, a team do an observation and direct discussions with the Village Head of Kismoyoso and Giriroto. It aims to gain a deeper knowledge of the issues related to the management of funds of village. The observation and discussion shows that the main problem that arises is the lack of knowledge of the village head in both villages to the technical implementing financial management of villages based on Regulation No. 113/2015. It is coupled with a lack of facilitators from Boyolali district to assist in both villages. The team considers that implementation of the financial reporting using computerized system | is a solution to overcome these obstacles. With the computerized system, village fund reporting will be done quickly and the finacial statements will also be more reliable than reporting manually. Therefore, the team filed the application computerized reporting by using the reporting software that generates the village fund financial statements as set out in Regulation No. 113/2015.</em></p><p align="center"><strong> </strong></p><p align="center"><strong>SARIPATI</strong></p>Pada tahun 2014, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang hak dan kewajiban desa. Hal pokok dalam UU adalah adanya alokasi dana desa yang cukup besar untuk setiap desa. Pengesahan UU ini menimbulkan polemik dimasyarakat. Beberapa pihak menyambut gembira terbitnya UU tersebut karena adanya dana desa akan menjadikan desa sebagai pusat pembangunan. Sebaliknya, beberapa pihak berpendapat bahwa dana desa yang akan dialokasikan kepada desa akan menimbulkan potensi korupsi yang dilakukan aparat desa. Sebagai tindak lanjut UU tersebut, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113/2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjadi panduan bagi pemerintah desa dalam penata kelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui berbagai permasalahan yang dialami desa terkait pengelolaan dana desa dan memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan dana desa. Pengabdian di lakukan di Desa Kismoyoso dan Desa Giriroto Kecamatan Ngemplak Boyolali. Pada tahap awal pengabdian dilakukan observasi dan diskusi secara langsung dengan Kepala Desa Kismoyoso dan Giriroto. Hal ini bertujuan untuk memahami lebih dalam permasalahan kedua desa terkait pengelolaan dana desa. Hasil observasi dan diskusi menunjukkan bahwa permasalahan utama yang timbul adalah rendahnya pengetahuan dari kepala desa di kedua desa tersebut berserta pelaksana teknis terkait pengelolaan keuangannya desa berdasarkan Permendagri No. 113/2015. Hal itu ditambah lagi dengan belum adanya tenaga pendamping dari Kabupaten Boyolali yang diturunkan untuk mendampingi di kedua desa tersebut. Tim pengabdian menganggap pelaporan keuangan dana desa secara komputer merupakan solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Permendagri No. 113/2015 hanya mengatur format-format pelaporan secara manual dan tidak mensyaratkan adanya komputerisasi dalam pelaporannya. Disisi lain, teknologi informasi komputer (TIK) telah semakin banyak digunakan karena biaya hardware dan software sudah cukup murah. Selain itu, sistem terkomputerisasi memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan sistem manual. Pelaporan dana desa mampu dilakukan dengan cepat dan output laporan keuangannnya juga akan lebih handal dibanding dengan pelaporan secara manual. Oleh karena itu, tim pengabdian mengajukan penerapan pelaporan berkomputer dengan menggunakansoftware pelaporan dana desa yang menghasilkan laporan keuangan seperti yang diatur dalam Permendagri No. 113/2015. Proses pencatatan dan output laporan dari software ini dikembangkan mengacu pada Permendagri No. 113/2015 yang menjadi pedoman pengelolaan keuangan desa uantuk seluruh desa di Indonesia.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Siskeudes Dalam

“…113 Tahun 2014, setiap pemerintahan desa diwajibkan untuk menyusun laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja (APB) Desa serta Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik serta bentuk pertanggungjawaban kinerja terhadap masyarakat. (Widagdo et al, 2016). Rusmayanti, (2015) menegaskan kembali bahwa agar pemerintah desa menjadi lebeih efefisen dan efektif, maka peranan sistem pengelolaan keuangan desa mutlak diperlukan.…”

Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa

“…Pemerintah provinsi bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur pada tahun 2016 telah menyelenggarakan pelatihan pengelolaan dana desa, termasuk operasional SIS-KEUDES. Aplikasi SISKEUDES ini memiliki beberapa kelebihan antara lain memenuhi ketentuan berlaku, mempermudah pengelolaan keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi, dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Internal (Built-in Internal Control), dan adanya petunjuk implementasi aplikasi (Ismail, Widagdo, & Widodo, 2016;Meutia & Liliana, 2017).…”

“…Proses penyalahgunaan ini disebabkan ketidakmampuan pengelola dana (aparatur desa/TPK) yang belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana desa. Ismail, Widagdo, & Widodo (2016) menunjukkan bahwa permasalahan utama yang akan terjadi dalam mengelola dana desa sesuai Permendagri No. 113 tahun 2014 adalah rendahnya pengetahuan kepala desa.…”

Metode DSRM Dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Alokasi Dana Desa

“…Adanya tambahan dana tersebut diharapkan pemerintah desa akan semakin mampu dalam membangun serta memberdayakan masyarakat desa (Faozi 2015). [4] Kurangnya kompetensi aparatur desa baik secara kuantitas maupun kualitas dalam hal perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dapat mengakibatkan resiko terjadinya kesalahan baik yang bersifat administratif maupun substantif terhadap pengelolaan keuangan desa [5]. Untuk dapat meningkatkan pemahaman aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, maka perlu dibuatkan sebuah aplikasi yang dapat membantu kinerja aparat pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, khusunya Alokasi Dana Desa.…”