Sinergitas Peran Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang

Abstract

This research examines the role of village government, community participation, and their influences on development planning in Timoreng Panua village, Panca Rijang subdistrict, Sidenreng Rappang District. This research employed descriptive quantitative method, and involved samples of 55 households out of population of 745 households. The samples were taken randomly by using Yount formula 10%. Data was collected through observation, questionnaires and documentation, and analysed through tabulation, frequency and linear regression analysis by using SPSS 21.0 for Windows. The results show that the percentage of the role of village government contributing to the Timoreng Panua village development planning reached 52,4% (considered as ‘sufficient involvement’), while the percentage of community participation to the development planning is 77% (considered as ‘enthusiastic’). Together, the joint roles of village government and community partipation contributed to village development planning with a figure of 78,4%, categorized as ‘playing a significant role’. Keywords: community participation, government role, development planning

Bentuk Sistem Pemerintahan Idonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Kosntitusi Undang Undang Dasar 1945

“…Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap system pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. (Mustanir, Fitriani, et al, 2020) Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya.…”

“…Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. (Mustanir, Fitriani, et al, 2020) Pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa serta pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepala desa.…”

Pemaparan Teori Sistem Dan Konsep Serta Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Masyarakat

“…Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen. (Mustanir, Fitriani, et al 2020) 4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.…”

Pembentukan Dan Sistem Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Aparatur Yang Bersih Dan Profesional

“…Dengan demikian diharapkan pembangunan dan pelaksanaan administrasi desa akan berjalan lebih baik,tidak hanya didasarkan pada tuntutan emosional yang sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya. (Mustanir, Fitriani, et al 2020) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat tergantung pada peranan pemerintah dalam memberikan dan menimbulkan stimulasi dan motivasi yang mengarah pada kreativitas masyarakat. Pemerintah dalam memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sering mengalami hambatan-hambatan.…”