SINERGITAS ISLAMIC MICROFINANCE INSTITUTION (IMFI): Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Abstract

Dua dekade terakhir perkembangan ekonomi syariah ramai dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah, termasuk di dalamnya adalah BMT dan lembaga zakat. Namun, lembaga zakat ini jauh lebih awal dibanding dengan BMT. Kedua lembaga ini memiliki kesamamaan dalam fungsi intermediary menghimpun dan menyalurkan dana ZIS dalam operasionalnya, tetapi di sisi lain keduanya juga memiliki sejumlah kendala, untuk itu dalam makalah ini penulis mencoba mensinergikan keduanya dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin dan peningkatan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
 BMT memiliki potensi besar turut serta mewujudkan sektor UMKM yang kuat. Secara karakteristik, keberadaan lembaga keuangan ini memiliki kebersenyawaan yang erat dengan sektor usaha, karena target dan sasaran BMT serta skala usahanya memiliki orientasi pembiayaan sektor mikro. Selain itu aset nasional BMT juga telah mencapai Rp 4,7 trilliun, dengan jumlah pembiayaan Rp 3,6 trilliun. Sedangkan lembaga zakat dalam hal ini BAZNAS, juga memiliki potensi yang sama. Namun, dana ZIS ini nampaknya belum disalurkan secara maksimal. Efektivitas penyaluran dana ZIS tahun 2014 sekitar 67,50 % , sedangkan tahun 2015 ini hanya 26,91%.
 Atas hal ini, perlu adanya sinergitas kedua lembaga ini dalam bentuk kerjasama penyaluran dana ZIS agar maksimal. BAZNAS memiliki dana ZIS yang cukup besar, dan BMT juga memiliki program pembiyaaan mikro dan dana ZIS. Mekanismenya adalah BAZNAS menyalurkan dana untuk mayarakat miskin dan pelaku usaha mikro (kecil dan menengah) melalui BMT agar lebih terkontrol. BMT dalam menyalurkan dana ZIS tersebut dengan mekanisme “ACTORS” melalui 5 tahapan, yakni, pemberian dana ZIS untuk masyarakat miskin, qardul , bagi hasil, return, saving.

Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

“…Antara lain: Islam, kemerdekaan, sempurna hak milik , halal, berkembang, mencapai batas minimum nisab / zakat kecuali rikaz (tidak diwajibkan), lebih dari kebutuhan pokok, bebas utang dan batas ketentuan waktu. Zakat juga merupakan sarana untuk menjalankan akuntabilitas sosial dan wajib bagi umat Islam (Suharti 2018). Menurut Rahmatika (2021), Zakat merupakan bagian dari kekayaan yang dibelanjakan oleh orang kaya untuk saudara-saudara yang membutuhkan dan untuk keperluan umum yang merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat, dengan tujuan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial seperti: pengangguran, kemiskinan, dan lainlain (Rahmatika dan Rini 2021).…”