Sejarah Dan Karakteristik Al-Qur’an Dan Terjemahnya Kementerian Agama Ri

Faizin, Hamam

doi:10.22548/shf.v14i2.669

Cited by 2 publications

(4 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Order By: Relevance

“…Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda (kebesaran) bagi kaum yang berfikir." (Faizin, 2021) Perkawinan memerlukan keseriusan dari masing-masing insan, karenanya sebagian beberapa dari pasangan memutuskan untuk melakukan atau membuat perjanjian perkawinan. Hal ini juga difaktori oleh perkembangan zaman, pengetahuan, budaya, sosial pun berubah.…”

Section: A Pendahuluanunclassified

Kesadaran dan Loyalitas Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan

Anindita,

Maryandi

2023

JRHKI

View full text Add to dashboard Cite

Indonesia has detailed written rules regarding marriage. This can be seen from the Marriage Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019. In the Law in question, one of them is discussing matters relating to marriage agreements. The problem points used are how the views of the people of the Gumuruh Village area regarding the marriage agreement. How is the awareness and loyalty of the Gumuruh Village community towards the marriage agreement. With the aim to see how the views and levels of awareness, community loyalty to the marriage agreement and analyze the factors. The method used in this study is a mixed method, namely qualitative and quantitative methods. Therefore, the theory used in this study is the sociology of law in awareness and loyalty to the law. The results of the existing research show that the people of Gumuruh Village view the marriage agreement as a legal act which is indeed important for some people who really feel the need and in this modern era the marriage agreement can develop well. Based on calculations to see the level of awareness and loyalty seen from the final result of the calculation based on the community's answers. that the value of awareness is 0.071. loyalty of 0.836 and 0.034 interest in the marriage agreement. The views that the community gives are factored in by literacy, socialization and the wishes of the community itself. Abstrak Indonesia memiliki aturan tertulis tentang perkawinan secara rinci, hal ini dapat dilihat dari Undang Undang Perkawinan No,1 tahun 1974 jo Undang Undang No.16 tahun 2019. Dalam Undang Undang yang dimaksud, salah satunya ialah membahas berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Poin masalah yang digunakan ialah Bagaimana pandangan masyarakat wilayah Kelurahan Gumuruh terhadap perjanjian perkawinan, Bagaimana kesadaran dan loyalitas masyarakat Kelurahan Gumuruh terhadap perjanjian perkawinan. Dengan tujuan untuk melihat bagaimana pandangan dan tingkatan kesadaran, loyalitas masyarakat terhadap perjanjian perkawinan serta menganalisis faktornya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan mix method yakni metode secara kualitatif dan kuantitatif. Oleh karena itu, teori yang dipakai dalam penelitian ini ialah sosiologi hukum dalam kesadaran dan loyalitas terhadap hukum. Hasil dari penelitian yang ada menunjukan bahwa masyarakat Kelurahan Gumuruh memandang perjanjian perkawinan sebuah perbuatan hukum yang memang penting untuk sebagian masyarakat yang memang merasa membutuhkan dan di era modern ini perjanjian perkawinan dapat berkembang baik. Berdasarkan perhitungan untuk melihat tingkatan kesadaran dan loyalitas dilihat dari hasil akhir perhitungan berdasarkan jawaban masyarakat, bahwa nilai dari kesadaran sebesar 0,071, loyalitas sebesar 0,836 dan minat 0,034 terhadap perjanjian perkawinan. Pandangan yang masyarakat berikan difaktori oleh literasi, sosialisasi dan keinginan dari masyarakat itu sendiri.

show abstract

Section: A Pendahuluanunclassified

Kesadaran dan Loyalitas Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan

Anindita,

Maryandi

2023

JRHKI

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Kedua, setelah ide berkembang dan direspon oleh 4-5 orang aktivis dan motivator, maka selanjutnya untuk mencari dukungan tambahan dari tokoh masyarakat di daerah tersebut, seperti Imam Masjid, atau ulama yang paling berpengaruh di daerah tersebuat, atau tokohtokoh masyarakat yang paling berpengaruh di daerah tersebut. (M. Amin Azis, 2008). Ketiga, dengan restu dari tokoh-tokoh yang paling berpengaruh tersebut, selanjutnya untuk mengundang orang tersebut 5-10 orang untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai BMT dan kegiatan tindak lanjutnya kedepan.…”

Section: Prosedur Pendirian Bmtunclassified

“…Jika jumlah calon pendiri dan jumlah komitmen dana telah memadai, maka buatlah rapat pembentukan BMT; pada rapat ini dibicarakan kembali mengenai visi, misi, tujuan, usaha, serta cara kerja dan manfaat BMT sehingga semua calon pendiri menjadi jelas serta paham. (M. Amin Azis, 2008).…”

Section: Prosedur Pendirian Bmtunclassified

See 1 more Smart Citation

Pendampingan Pendirian BMT Di Kecamatan Tekarang

Sumar’in,

Nashirun

2021

pkm

View full text Add to dashboard Cite

In order to improve the quality of society in the financial sector, it is necessary to have Microfinance Institutions, which are considered to have a huge role in alleviating poverty. One type of microfinance institution is Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) which implements the principles following Shari'ah. BMT is specifically regulated by the Decree of the State Minister for Cooperatives and Small and Medium Enterprises, namely No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 concerning Guidelines for the Implementation of Sharia Financial Services Business Activities. From this decision, everything related to the establishment and supervision of BMT is under the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. The presence of BMT is very much needed in the community because most of the people, especially in Tekarang District, are predominantly Muslim who are engaged in micro-enterprises. The existence of this BMT is expected to contribute to economic development. BMT is a Sharia Microfinance Institution which is one of the alternatives in eradicating poverty. The problem in this PKM is how the efforts to establish the BMT Syariah Muamalah are in Kecanatan Tekarang and what products are produced from the establishment of the BMT. At the same time, the purpose of this PKM is to find out the extent to which efforts to assist the establishment of BMTs are established and to find out what products are produced after the establishment of BMTs in the Tekarang District. The results of this PKM are Based on the implementation of the PKM, which began withholding a seminar on the establishment of Baitul Maal Wat Tamwil on March 25, 2021, which was attended by religious and community leaders as well as from students, a temporary BMT board was formed, but after the second meeting on April 11, 2021, which took place in the Poltesa meeting room, could produce several points, namely, 1) the name of the BMT; BMT Syariah Muamalah 2) BMT Headquarters; Merubung Village, Tekarang District 3) the formation of the management structure of BMT Syariah Muamalah 4) the formation of the manager of BMT Sayariah Muamalah 5) the formation of BMT Syariah Muamalah products. The products produced from BMT Syariah Muamalah are murabahah products (buying and selling) and mudharabah products (profit sharing), with these two products starting the journey of forming BMT.

show abstract

Sejarah Dan Karakteristik Al-Qur’an Dan Terjemahnya Kementerian Agama Ri

Cited by 2 publications

References 0 publications

Kesadaran dan Loyalitas Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan

Kesadaran dan Loyalitas Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan

Pendampingan Pendirian BMT Di Kecamatan Tekarang

Contact Info

Product

Resources

About