Kajian ini mendiskusikan mengenai bagaimana grup-grup sipil menghakimi kelompok lain sebagai aliran "sesat" dan bagaimana negara meresponnya dalam kasus konflik Sunni-Syiah di Sampang, Madura. Istilah "sesat" telah menjadi perhatian penting dalam melihat bagaimana beberapa komunitas memandang perbedaan yang lain. Artikel ini memperlihatkan bahwa negara telah merespon secara tidak demokratis kepada beberapa penilaian kelompok terhadap Syiah sebagai salah satu warga negara yang dilindungi oleh negara. Selain itu, rekomendasi MUI yang juga tidak demokratis terhadap negara untuk menghentikan komunitas Syiah mempraktikkan ritual mereka juga menjadi perhatian, karena hal tersebut melanggar kebebasan beragama dan demokrasi. Penelitian ini mengambil beberapa literatur, seperti fatwa MUI, dokumentasi kasus Tajul Muluk dalam Catatan Keberagamaan oleh Center for Religious and Cross-cultural Studies, dan narasi eskalasi konflik oleh ilmuwan sebelumnya sebagai data. Sebagai studi yang melihat dinamika konflik, makalah ini membantu ilmuwan, aktivis, dan pemerintah secara kritis memahami hubungan antara negara dan kelompok masyarakat sebelum dan selama eskalasi konflik. Selain itu, studi ini bisa menjadi analisis kritis terhadap implementasi demokrasi di Indonesia.