Related party transactions in continental European countries: Evidence from Italy

Abstract

Related party transactions (RPTs) are potentially either effi cient arrangements or tools for self-dealing. Unlike previous empirical studies using data from the United States or developing countries, this article focuses on RPTs in Italy. First, the article compares Italian RPT regulation and disclosure requirements with those of two major Continental European countries (France and Germany). This comparison highlights the burdensome character of the Italian discipline compared with the French and German regulations. Second, it presents data on RPTs disclosed by Italian listed companies. The data indicate that ordinary intra-group commercial and borrowing activities are the most common types of RPTs. Third, the article examines the relationship between RPTs and fi nancial / governance variables used as proxies for costs of, and incentives for, tunnelling. Only a weak association emerges between those variables and RPTs, providing very limited indication of potentially opportunistic behaviour.

NPO Funding in Italy: The Role and the Contribution of Corporate Governance

“…In order to analyze the existence of a statistical relationship between corporate governance and the 5 per thousand received, the main variables that describe corporate governance of NPOs have been identified through a literature review. In particular, literature domains relating to the board size, as discussed by Chan et al, 2013;Choi et al, 2013;Moscariello, 2012;Nekhili and Cherif, 2009. On the one hand, Marchini, et al (2018) favoring the large board of directors' variable relating it positively with CG quality.…”

“…On the one hand, Marchini, et al (2018) favoring the large board of directors' variable relating it positively with CG quality. On the other hand, Chan et al, 2013;Hu et al, 2012;Liu and Lu, 2007;Lo et al, 2010;Moscariello, 2012 are in favor of the role duality within the board of directors (e.g., 1 if the CEO is also the Chairperson, 0 otherwise). As a result, they assume a negative association between small board size and CG quality.…”

Untitled

“…Berdasarkan hasil tersebut peneliti berhasil membuktikan hipotesis 1.Hal tesebut dapat diinterpretasikan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan institusional maka dapat menurunkan atau mengendalikan praktik ekspropriasi. Hasil tersebut mendukung penelitian Ashbaugh et al (2004); Qian et al (2011); Moscariello(2013); Bhojraj & Sengupta (2003); Elyasiani et al (2010); dan Juniarti & Sentosa (2009). Meskipun dengan menggunkan proksi ekspropriasi yang berbeda-beda namun memberikan hasil yang sama bahwa kepemilikan institusi dapat mengurangi praktik ekspropriasi.…”

“…Meskipun dengan menggunkan proksi ekspropriasi yang berbeda-beda namun memberikan hasil yang sama bahwa kepemilikan institusi dapat mengurangi praktik ekspropriasi. Pemegang saham institusional cenderung berperilaku aktif dalam pengambilan suara dibandingkan dengan pemegang saham lain, meskipun mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup dalam hak suara (Qian et al, 2011;Moscariello, 2013). Shleifer & Vishny (1986) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham institusi maka semakin efektif pula mekanisme kontrol terhadap kinerja manajemen.Institusi memiliki kemampuan untuk memonitor dan mendisiplinkan manajer agar lebih terfokus pada nilai perusahaan.Adanya monitoring yang efektif dari pihak institusional dapat mengurangi perilaku oportunistik manajer sehingga risiko perusahaan menjadi lebih kecil.Hal serupa juga dinyatakan oleh Jensen & Meckling (1976) berpendapat bahwa struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham.Dengan demikian, agency problem dapat dikurangi dengan adanya struktur kepemilikan.Pengawasan yang dijalankan oleh pemegang saham institusional dapat mempengaruhi desain sistem kompensasi yang profesional dan efisien, sehingga mendorong manajemen mencapai kinerja optimal dan meningkatkan mekanisme sistem kompensasi yang dapat diterima semua kelompok (pemegang saham pengendali dan pemegang saham institusi) tanpa merugikan kelompok pemilik lainnya.Fakta empiris menunjukkan bahwa perusahaan sampel yang memiliki kepemilikan institusional rendah pada tahun 2017 yaitu BATA terbukti memiliki transaksi dengan pihak berelasi yang lebih besar yaitu sebesar 10,61 dibandingkan perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional tinggi pada tahun 2017 yaitu HMSP yang memiliki transaksi dengan pihak berelasi yang lebih kecil yaitu sebesar 8,54.…”

Shareholder Power as an Accountability Mechanism: The 2017 Shareholder Rights Directive and the Challenges Towards Enhancing Shareholder Rights

“…60 The same applies to considerations regarding exiting the company. 61 factors do not contribute to render exiting the company a feasible option; 62 the provision of the advantage from the collective action for each individual shareholder increases with the rate of concentration of the company. 63 Shareholders then will engage in a collective action even when the advantage provided is actually zero, to the extent the rest of the alternative courses of action are not more beneficial than engagement in a collective action.…”