Relasi Kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 2020

Abstract

Artikel ini mengkaji hubungan patron klien yang terjadi antara penguasa yang memiliki kekuatan dominan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah dengan masyarakat pemilih. Pertarungan politik dalam kontestasi Pilkada langsung memberikan gambaran secara langsung tentang peta kondisi politik dan demokrasi di Indonesia. Pilkada tahun 2020 di kabupaten Grobogan hanya diikuti satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati petahana yang melawan kotak kosong. Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dan metode studi kasus penelitian ini berusaha memberikan gambaran tentang hubungan yang terjadi antara penguasa dengan rakyatnya dalam kontestasi politik di daerah. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pemilihan kepala daerah langsung yang terjadi di Kabupaten Grobogan implementasi patron klien secara pragmatis mengantarkan pada proses politik transaksional yang secara jangka panjang merugikan konstituen. Relasi kuasa antara elit politik pemilik kekuatan ekonomi dan politik dengan masyarakat pemilih dijembatani oleh elit politik di daerah, yaitu para tokoh masyarakat dan kepala desa. Pertukaran kepentingan antara bupati dengan para agen terjadi secara terbuka dengan pemberian barang atau uang kepada para tokoh masyarakat dan kepala desa agar dapat menjaga loyalitas masyarakat pemilih. Politik patron klien terjadi di Kabupaten Grobogan yang terjadi dalam skala personal (kepentingan individu) dan skala umum (kepentingan sosial) menjadi jembatan terbentuknya hubungan antara pemilik kuasa dengan pemilik suara.

Public Opinion Before the Event of the 2024 General Election

“…Therefore, a future national leader who will lead the country must have great credibility, because the essence of effective leadership lies in individual credibility which consists of honesty, competence and the ability to inspire. Credibility is a person's ability to be trusted in their attitudes and statements, so that people think that they can be trusted with the attitudes and statements they have made (Nurlita and Putra, 2014;Nastain and Nugroho, 2022).…”

https://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/view/531

“…Regulasi zipper system yang mengatur susunan daftar calon dimana harus ada satu perempuan merupakan di setiap tiga calon bentuk gerakan perlawanan terhadap budaya patriarkhi. Regulasi ini memaksa partai politik harus membuka akses bagi perempuan untuk menjadi (Nastain & Nugroho, 2022). Hubungan-hubungan ini terbukti berpengaruh pada pemberian suara klien kepada patron.…”