Rekonstruksi Pengaturan Confidential Principle bagi Komunikasi pada Mediasi Sengketa Perdata di Indonesia: Studi Perbandingan dengan Praktik di Amerika Serikat

Abstract

Peran mediasi sebagai penyelesaian sengketa alterna f untuk sengketa perdata yang semakin populer digunakan pada prak knya belum berjalan maksimal. Salah satu penyebabnya adalah kekaburan pengaturan prinsip kerahasiaan (confiden al principle) bagi komunikasi yang terjadi pada proses mediasi. Aturan hukum di Indonesia hanya menjelaskan bahwa mediasi dilangsungkan berdasarkan pada asas tertutup dan mediator berkewajiban menjaga kerahasiaan, baik dalam bentuk perkataan maupun catatan, yang terungkap pada mediasi. Sebagai perbandingan, aturan hukum di Amerika Serikat sudah diatur bahwa segala bentuk komunikasi yang terjadi dan berhubungan dengan pelaksanaan mediasi tunduk pada confiden al principle, sehingga proses komunikasi mendapatkan hak is mewa (privilege) dengan dak dapat dijadikan barang buk dan seluruh pihak yang terlibat dalam mediasi dak dapat dijadikan saksi pada persidangan berikutnya. Dengan demikian, dibutukan rekonstruksi pengaturan terkait ruang lingkup komunikasi pada proses mediasi yang terkualifikasi sebagai confiden al principle; pengaturan terka pelepasan hak is mewa komunikasi dari confiden al principle; dan pengaturan terkait pengecualian terhadap komunikasi yang terkualifikasi sebagai confiden al principle.