Rekonseptualisasi Pembentukan Pengadilan Agraria di Indonesia: Upaya Perlindungan Hak Warga Negara Atas Tanah

Abstract

Polemik penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia menjadi permasalahan serius. Banyaknya jalur penyelesaian sengketa pertanahan mengakibatkan kerap terjadinya putusan yang tumpang tindih, lamanya proses pengadilan yang tidak mengedepankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa, serta hakim yang masih belum optimal dalam penyelesaian sengketa pertanahan karena hanya mendasarkan pada kebenaran formil daripada kebenaran materiil dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Artikel ini mencoba untuk mengkaji pengadilan agraria sebagai upaya penyelesaian sengketa pertanahan yang lebih optimal. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan negara di Australia khususnya di Queensland dan New South Wales serta negara Skotlandia, artikel ini akan menawarkan gagasan pembentukan pengadilan agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agraria di Queensland, New South Wales, dan Skotlandia mampu menjadi media penyelesaian sengketa pertanahan yang optimal. Gagasan pengadilan agraria sejatinya telah tertuang dalam Pasal 60, 61, dan 82 RUU Pertanahan dengan menempatkan pengadilan agraria di bawah pengadilan umum dan menggunakan hukum acara perdata. Melihat hal tersebut, perlu adanya upaya untuk merekonseptualisasi pengadilan agraria dengan menempatkan pengadilan agraria di bawah Mahkamah Agung, melakukan revisi RUU Pertanahan, dan membentuk Hukum Acara Pertanahan. Selain itu, perlu adanya penguatan mekanisme rekrutmen hakim khususnya pada hakim pengadilan agraria.

Optimalisasi Reforma Agraria Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan

“…24 Pengadilan ini pada dasarnya bukan merupakan hal baru sebab pernah dibentuk pada tahun 1964 dengan nama pengadilan landreform, urgensi pembentukannya didasarkan pada dua hal yaitu sebagai bentuk upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang muncul dalam penerapan peraturan mengenai landreform dan pengadilan tersebut akan menyelesaikan kasus-kasus yang bersifat khusus akibat timbulnya dari implementasi landreform. 25 Dasar hukum mengenai pembentukan pengadilan landreform yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform yang dibentuk dengan alasan perkara permasalahan dalam pelaksanaan peraturan-peraturan landreform memerlukan penyelesaian yang cepat, sehingga tidak akan menghalangi pelaksanaan landreform dan dengan sifat-sifat khusus dari perkara-perkara yang muncul karena pelaksanaan landreform dibutuhkan suatu badan pengadilan tersendiri dengan struktur yang bersifat khusus. Namun, setelah 6 tahun berjalan akhirnya pengadilan tersebut dihapuskan dengan dikeluarkan dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform.…”

Analisis Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Implikasinya terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Kota Baubau

“…PTSL memiliki potensi untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam (Suprojo et al, 2021), dan mengurangi kerusakan lingkungan dari sudut pandang ekologi (Rachim et al, 2022). Dengan kartografi dan kategorisasi yang sistematis, pemerintah dapat mengidentifikasi wilayah yang rentan terhadap erosi, banjir, atau bentuk-bentuk degradasi lingkungan lainnya, sehingga memudahkan penerapan strategi yang lebih sesuai untuk melestarikan sumber daya alam dan mempromosikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.…”