Reformulasi Pengaturan Dan Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (Kasn) Sebagai Pengawas Eksternal Dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

Abstract

<p>KASN merupakan lembaga pengawas eksternal ASN yang perannya sangat dibutuhkan. Namun melalui RUU ASN, KASN malah berpotensi untuk dibubarkan. Pembubaran ini dianggap sebagai solusi perampingan lembaga dengan alasan bahwa tugas KASN dapat dilakukan oleh Instansi masing-masing. Alih-alih membubarkan KASN, ada lembaga lain yang mengurusi persoalan ASN mengalami <em>overlapping</em> fungsi. Salah satunya adalah tumpang tindih kewenangan mengawasi sistem manajerial ASN antara KemenPAN-RB dengan BKN. Untuk itu, penulis tertarik untuk membahas Bagaimana sistem pengawasan terhadap manajemen ASN dalam kerangka hukum kepegawaiandan Bagaimana formulasi pengaturan lembaga pengawas ASN yang tepat yang seharusnya dimuat dalam RUU ASN. Penelitian adalah penelitian normatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan hukum dengan menggunakan teori hukum normatif yang sifatnya doktrinal. Penulis berkesimpulan bahawa KASN adalah lembaga pengawas eksternal yang tugas, fungsi dan wewenangnya harus diperkuat. Salah satu upaya memperkuat KASN adalah dengan cara menambah cakupan fungsi pengawasan. Adapun target pengawasan ideal yang harusnya diserahkan kepada KASN adalah pengawasan manajerial. Sebelumnya pengawasan manajerial ini dilakukan oleh dua lembaga sekaligus yakni KemenPAN-RB dan BKN. Hal ini tentu melanggar asas efektifitas dan efisiensi. KASN harusnya menangani permaslaahan jika terjadi dugaan kesalahan baik secara etik maupun prosedural terhadap jalannya mekanisme manajerial ASN.</p>

Merit System Innovation through the SIPINTER Application (Information System for Self-Assessment of Merit System Implementation) in Indonesia

“…Second, designing appropriate and objective performance indicators is often complicated and requires considerable time (Faiz et al, 2020). Third, there needs to be a strong monitoring system to ensure objectivity and accountability in performance appraisals (Barus, 2022). Finally, in some cases, the Merit System can be ignored or replaced with nepotism or political connections, reducing the integrity and effectiveness of the system (Rakhmawanto, 2020).…”

Integration of the Village Fund Supervision System in Preventing Corruption in Banyumas District

“…[18] According to Saiful Anwar, supervision or control over the actions of government officials is necessary so that the implementation of assigned tasks can achieve goals and avoid deviations. [19] Likewise with matter namely Antonius Galih and Abdul Muis state that strict supervision , control , professionalism and integrity _ become precondition important in village fund management , this For ensure that village funds are managed walk with accountable , transparent and participatory for the benefit of the benefit general public village. [20] Starting from obstacles by the institution supervisor in supervising village financial management, especially village funds, it is necessary to have a holistic/comprehensive policy that is a unity of various aspects in supervising village financial management, especially village funds.…”

The Importance of the Entrepreneur’s Soul in the State Civil Apparatus

“…The duties of an ASN (State Civil Apparatus) based on the mandate of Law No. 5 of 2014 article 11 there are 3, namely: Carry out public policies made by Civil Service Development Officials in accordance with constitutional provisions, give professional and quality public services, and strengthen the unity and integrity of the Unitary State Republic of Indonesia (Barus, 2022). If we conclude that ASN's duties are to give professional public services based on the policies or rules made by authorized officials to strengthen the unity and integrity of the country so that the goals of the state are achieved (Kadarisman, 2019a(Kadarisman, , 2019b.…”