Realisasi Vaksinasi Nasional Dalam Perspektif Agile Governance

Abstract

Penelitian ini berangkat dari kondisi empirik mengenai realisasi vaksin yang berlangsung di Indonesia. Dengan mengambil kasus di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan menjadi perhatian nasional mengenai realisasi vaksin dengan kondisi yang problematis, satu sisi stok ketersediaan vaksin yang tertinggi di Indonesia, namun disisi lain tingkat realisasi vaksin yang masih rendah. Kondisi ini memantik perhatian mengenai realisasi vaksin dengan mengajukan pertanyaan bagaimana peran dan kontribusi pemerintah dalam merealisasikan vaksin serta respon masyarakat dalam menyikapi vaksinasi nasional di Kalimantan Selatan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Agile Governance. Pendekatan ini setidaknya untuk memotret peran dan kotribusi pemerintah dalam kesiapannya merealisasikan vaksin nasional.
 Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan memadukan pada observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa realisasi vaksin yang rendah di Kalimantan Selatan di sebabkan oleh adanya resistensi dari masyarakat yang menolak untuk divaksin. Resistensi ini dipicu dari polarisasi pemberitaan mengenai vaksin yang kebanyakan lebih tendensius pada hal yang negatif. Implikasinya berdampak pada keyakinan masyarakat mengenai vaksin yang terbangun dengan citra yang buruk. Studi ini memberikan insentif teoritis dalam memahami kembali konsep Agile Governance.

Agile Government: Langkah Strategis Pemerintah Negara Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023

“…Namun di samping itu, Agile Governance pada umumnya bersifat reaktif sehingga tidak menjamin dapat memberikan dampak positif terhadap penanganan suatu krisis. Tantangan dalam penerapan agile government dirasakan juga oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dimana peneliti (Gaffar, 2022) menyebut bahwa realisasi vaksin yang rendah di Kalsel disebabkan oleh adanya penolakan secara besar-besaran dari masyarakat setempat terhadap kebijakan wajib vaksin, sehingga perlu adanya pemahaman kembali terkait konsep agile governance.…”