Re-modeling Sistem Pelayanan Publik Sebagai Bentuk Tanggap Kebijakan Dalam Mendukung Tatanan Normal Baru (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram)

Abstract

Memberikan pelayanan kepada publik merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Begitu juga dengan pelayanan kepada publik di bidang Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Indonesia. Namun sejak adanya Pandemi Covid-19, pelayanan Adminduk mengalami beberapa perubahan pola dalam proses pelayanannya. Sehubungan dengan itu, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat No. 443.1/2978/Dukcapil pada 16 Maret 2020, perihal Pelayanan Adminduk dan Pencegahan Virus Corona (Covid-19) kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Realitanya proses pelayanan kepada publik ditengah pandemi tidaklah menjadi hal yang mudah. Adanya pembatasan interaksi langsung antar individu menjadi adaptasi utama yang harus dilakukan agar pelayanan tetap berjalan dengan baik. Penelitian ini mengkaji re-modeling pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan Dinas Dukcapil Kota Mataram. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Analisis penelitian bersifat terbuka dengan mengkaji hasil observasi pengumpulan data dan wawancara yang diakhiri dengan pendeskripsian pemahaman dan penyajian temuan umum secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa re-modeling yang dilakukan berupa perubahan beberapa aspek dalam pelayanan, yaitu (1) Pemanfaatan aplikasi WhatsApp yang digunakan sebagai media pelayanan online, (2) Program “Berkah Batin” sebagai bentuk inovasi pelayanan yang terintegrasi. Kedua re-modeling atau inovasi pelayanan yang dilakukan merupakan cara adaptasi Dinas Dukcapil agar tetap efektif memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Rekomendasi Kebijakan Model Pembelajaran Pendidikan Di Kabupaten Malang

“…memastikan keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan Pendidikan melalui disusunnya rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan merupakan suatu proses perumusan rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang terjadi disuatu entitas social (Herdiana, 2020;Wibowo, 2020;Widyastuti and Nugroho, 2020;Candra Dewi, Yanti Utami and Yulianah Yusuf, 2021). Rekomendasi kebijakan perlu untuk dirumuskan dalam menentukan model pembelajaran yang mampu untuk diterapkan menyesuaikan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi saat ini (Chen, 2022;Samford, 2022).…”

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Studi Kasus di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil)

“…Menurut UU No. 1 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (7) tentang perumahan, ditetapkan bahwa rumah dapat berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan dasar, tempat tinggal atau hunian, asset atau kekayaan bagi pemiliknya, status sosial dan ekonomi bagi pemiliknya, tempat untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat bagi pemiliknya penunjang pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negri (Dewi et al, 2021).…”