Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam

Harlina, Yuni; Asiyah, Siti

doi:10.54576/annahl.v7i2.17

Cited by 3 publications

(3 citation statements)

References 6 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Order By: Relevance

“…Perkawinan mempunyai aturan yang seperti itu karena terdapat maksud agar keluarga yang dibentuk oleh suami istri sesuai dengan hak asasi manusia dan setiap manusia yang hidup bersama dalam ikatan perkawinan tersebut pasti mendambakan sebuah keluarga yang mereka bina dapat berjalan secara harmonis dan selalu diridhoi oleh Tuhan. Perkawinan merupakan perikatan keagamaan karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan Ketuhanan yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah atau jasmaniah tetapi juga unsur batiniah atau rohaniah (Basri et al, 2023). Dimulainya kehidupan perkawinan mulanya mulai dengan landasan atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku,baik hukum agama, hukum adat maupun hukum nasional (Wardatun, 2018).…”

Section: Review Of Physical Disability or Illness As A Reason For Div...unclassified

Tinjauan tentang Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian dalam Praktik di Pengadilan Agama Dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Zahrah Ramadhanti Kusumah,

Daru Nugroho,

Rachmainy

2024

comserva

View full text Add to dashboard Cite

Kadangkala suami istri gagal mewujudkan kedamaian dalam rumah tangga, sehingga jalan terakhir yang mereka tempuh adalah dengan perceraian. Salah satu alasan untuk mengajukan perceraian adalah apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 931/Pdt.G/2020/PA.Cmi dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Bdg, namun, hakim kerap menjatuhkan putusan pada kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh cacat badan atau penyakit dengan alasan perselisihan dan pertengkaran. Adapun penelitian ini bertujuan untuk memahami cacat badan atau penyakit yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama dan menentukan bagaimana pertimbangan hukum terhadap perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dilatarbelakangi cacat badan atau penyakit sebagai alasan perceraian ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yakni berupa deskriptif analitis. Metode ini didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder di bidang hukum yang dilengkapi dengan studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menilai adanya kewajiban biologis yang tidak dijalani. Kebutuhan biologis di sini dapat terhalangi apabila salah satu pihak menderita impoten atau kista, maka apabila pemenuhan nafkah batin oleh suami kepada istri ataupun sebaliknya tidak tercapai, dengan alasan tersebut hubungan rumah tangga mereka dapat retak dan menyebabkan adanya perselisihan atau pertengkaran terus menerus. Pertimbangan hakim untuk tidak menggunakan Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975 atau Pasal 116 huruf e KHI karena karena dinilai tidak sesuai dengan moral dan cacat badan atau penyakit hanya sebagai alasan dari perselisihan atau pertengkaran terus menerus

show abstract

Section: Review Of Physical Disability or Illness As A Reason For Div...unclassified

Tinjauan tentang Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian dalam Praktik di Pengadilan Agama Dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Zahrah Ramadhanti Kusumah,

Daru Nugroho,

Rachmainy

2024

comserva

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Akan tetapi harus melalui proses persidangan di Pengadilan Agama. Adanya ketentuan ini menunjukkan sebuah upaya untuk mempertimbangkan aspek individu masing-masing, baik suami maupun isteri, bahkan juga anak (Basri et al, 2023).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Pendekatan Baru Dalam Proses Talak Di Indonesia: Sebuah Pespektif Dari Abdul Karim Soroush

Muhlasin,

Alimuddin

2023

IBLAM LAW REVIEW

View full text Add to dashboard Cite

This research is based on the practice of divorce conducted outside the Religious Court session. Such practices show that the birth of the Compilation of Islamic Law was not immediately accepted by the community. People still think that the rules contained in classical fiqh are final and irreplaceable. Therefore, this research aims to see that the renewal of Islamic law, especially divorce, is a necessity. This research is a library research (library research). The primary source of data in this research is Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law. The theory used to analyze the data is the theory of depreciation (al-Qabḍ) and development (al-Basṭ) popularized by Abdul Karim Soroush. The results of this study show that the mechanism of divorce before the Religious Court is a form of development of the rules contained in classical fiqh. Therefore, this mechanism cannot be said to be a form of desacralization of classical fiqh.

show abstract

“…menggantikannya. 19 Ijma' ulama fikih telah menetapkan kewajiban mengasuh anak kecil hingga ia mampu menghidupi dirinya sendiri. Keputusan wajib di sini menunjukkan wajib kifâyah.…”

Section: @Copyright_arif Sugitanata Transformasi Konsep Hadhanah DI I...unclassified

TRANSFORMASI KONSEP HADHANAH DI INDONESIA: Analisis Kemaslahatan Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017

Sugitanata

2023

Journal of Darusalam: Thinking of Constitutional Law and Compar

View full text Add to dashboard Cite

Penelitian ini membahas transformasi konsep hadhanah atau hak asuh anak di Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017. SEMA No. 1 Tahun 2017 dianggap sebagai langkah modernisasi hukum keluarga Islam, menekankan keadilan dan inklusi. Penelitian ini mengevaluasi perubahan tersebut dengan membandingkan konsep hadhanah sebelum dan sesudah SEMA No. 1 Tahun 2017. Terdapat penekanan pada hak akses orang tua yang tidak memiliki hak asuh, terutama dalam memastikan hubungan berkelanjutan dengan anak setelah perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan fokus pada data primer seperti dokumen perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung terkait. Analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitik dalam konteks penelitian kualitatif. Perubahan konsep hadhanah mencerminkan evolusi hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini juga membahas kriteria pemegang hak asuh, seperti kapabilitas dan komitmen, serta pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan hak asuh. Pembaruan hukum keluarga Islam terus dilakukan, mencerminkan respons terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Temuan dari penelitian ini menyoroti evolusi konsep hadhanah dan hak asuh anak, termasuk upaya Indonesia untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, maslahah, dan perlindungan hak anak dalam kerangka hukum keluarga Islam.

show abstract

Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam

Cited by 3 publications

References 6 publications

Tinjauan tentang Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian dalam Praktik di Pengadilan Agama Dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Tinjauan tentang Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian dalam Praktik di Pengadilan Agama Dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Pendekatan Baru Dalam Proses Talak Di Indonesia: Sebuah Pespektif Dari Abdul Karim Soroush

TRANSFORMASI KONSEP HADHANAH DI INDONESIA: Analisis Kemaslahatan Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017

Contact Info

Product

Resources

About