Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen

Abstract

In the system of legal norms in the Republic of Indonesia, Pancasila is a very fundamental norm and is the highest legal norm and then the 1945 Constitution. As one of the basic norms of the Republic of Indonesia, several times there have been debates when a constitution in this case is a Constitution 1945 whether it can experience changes or cannot experience changes. This paper will discuss how the process and what are the fundamental changes experienced by the Indonesian constitution on amendments. The results of the analysis and explanation show that, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) in the Historical Process, has gone through four stages of change, namely: the 1945 Constitution. Meanwhile, in the process of constitutional changes after the return to the 1945 Constitution Indonesia has made at least four amendments. If you look at the process of changing the Constitution from its history, several times the political power is used to interpret the constitution. The author concludes that politics cannot be separated from the legal system. Likewise with the law, it cannot be released from the political system. Both of them synergize with each other so as to create a government system that is expected to become good governance and bring benefits to all people. However, the writer views that the law is often used as a political tool to smooth the desires of a handful of people. ABSTRAKDi dalam sistem norma hukum di Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan norma yang sangat fundamental dan merupakan norma hukum tertinggi dan kemudian dibawahnya terdapat UUD 1945. Sebagai salah satu norma dasar Republik Indonesia, beberapa kali sempat terjadi perdebatan ketika suatu konstitusi yang dalam hal ini adalah UUD 1945 apakah dapat mengalami perubahan atau tidak dapat mengalami perbuahan. Tulisan ini akan membahas bagaimana proses dan apa-apa saja perubahan mendasar yang dialami oleh konstitusi Indonesia paca amandemen. Hasil analisis dan penjelasan diketahui bahwa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Proses sejarah, telah melalui 4 tahapan perubahan yakni adalah: Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, dalam proses perubahan konstitusi pasca kembalinya ke UUD 1945, Indonesia telah melakukan setidaknya empat kali amandemen. Jika melihat pada proses perubahan Konstitusi dari sejarahnya, beberapa kali kekuatan politik dipergunakan untuk mentafsirkan konstitusi. Penulis berkesimpulan bahwa politik tidak mungkin dapat dilepaskan dari sistem hukum. Begitu juga dengan hukum, tidak mungkin dapat dilepaskan dari sistem perpolitikan. Keduanya saling bersinergi satu sama lainnya sehingga menciptakan suatu sitstem pemerintahan yang diharapkan menajadi pemerintahan yang baik dan mendatangkan manfaat

Jaminan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Perkembangan Konstitusional

“…Setelah kemerdekaan UUD 1945, UUD 1945 merupakan suatu tempat nilai pokok Hak Asasi Manusia HAM dibangun dari yang paling mendasar di Indonesia. Namun, berbagai keberjalanan negara seiring waktu bahwa Indonesia mengalami amandemen konstitusi dari UUD 1945menjadi RIS 1949-1950 Namun sejatinya RIS tidak bertahan lama di Indonesia, dan konstitusi diubah lagi dari UUDS pada 1950-1959(Barus, 2017. RIS pada waktu itu merupakan suatu konstitusi federal yang lahir dari adanya pelaksanaan konferensi meja bundar yang berisikan klausul penjaminan hak asasi manusia yang terperinci.…”

Analysis of the Formation of Government Regulations as Separation of Powers in Indonesia

“…The 1945 Constitution has been amended four times and has made fundamental changes related to the administration of the Indonesian state (Zulfan, 2018). This also further strengthens the position of the Constitution as a guide for governance, such as amendments to the nomenclature of Article 1 Paragraph 2 of the Constitution, which states that the community holds full sovereignty, which the Basic Law must exercise (Barus, 2017). According to Plato in the books "The Statesman" and "The Law," the form of the state of the law is the second best.…”