Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid -19 Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar

Abstract

ABSTRAKPandemi Covid-19 di Indonesia tidak hanya berdampak pada kesehatan melainkan juga pada aspek perekonomian masyarakat. Hal ini mendorong pemerintah membuat kebijakan pemulihan ekonomi kepada masyarakat yaitu melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dalam program JPS ini, pemerintah membagi menjadi dua jenis bantuan yaitu bantuan sosial reguler dan non reguler. Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bukan hal baru lagi bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun dalam penyalurannya selalu terjadi masalah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur penyaluran bantuan sosial di era pandemi Covid-19, kendala dalam penyaluran bantuan sosial di era pandemi Covid-19, dan solusi dalam mengatasi kendala dalam penyaluran bantuan sosial di era pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam kepada beberapa informan. Informan dalam penelitian ini adalah 2 orang pihak Dinas Sosial Kabupaten Blitar dan 3 masyarakat penerima bantuan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial masih memiliki kendala seperti sebagian bantuan tidak disalurkan tepat pada sasarannya karena masih ada masyarakat yang lebih layak mendapat bantuan namun tidak memperolehnya. Selain itu juga masih terdapat masyarakat yang kurang memahami tentang kriteria dan prosedur bantuan sosial serta ada sebagian masyarakat yang kurang memahami kondisi perekonomiannya. Kata Kunci: Covid-19, Ekonomi Masyarakat, Bantuan Sosial Abstract The Covid-19 pandemic in Indonesia has not only had an impact on healthy but also on the economic aspects of the community. This encourages the government to make economic recovery policies for the community, namely through the Social Safety Net (JPS). In this JPS program, the government divides into two types of assistance, namely regular and non-regular social assistance. The implementation of the distribution of social assistance is nothing new for the central government and local government. However, in its distribution there are always problems in the distribution of cash and non-cash social assistance. The purpose of this study is to find out the procedures for distributing social assistance in the Covid-19 pandemic era, obstacles in distributing social assistance in the Covid-19 pandemic era, and solutions in overcoming obstacles in distributing social assistance in the Covid-19 pandemic era at the Blitar Regency Social Service. The method used in this research is a qualitative method with in-depth interviews with several informations. Informants in this study were 2 people from the Social Service of Blitar Regency and 3 people from the ommunity who received social assistance. The results of this study indicate that in the implementation of the distribution of social assistance, there are still obstacles, such as some of the assistance not being channeled on target because there are still people who are more deserving of assistance but do not receive it. In addition, there are also people who do not understand the criteria and procedures for social assistance and there are some people who do not understand the economic conditions. Keywords: Covid-19, Community Economy, Social Assistance

Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Makassar

“…Bantuan sosial merupakan usaha memberikan bantuan pada masyarakat penyandang cacat yang yang sifatnya tidak permanen, supaya mereka mampu menaikkan tingkah kesejahteraan sosial. Bantuan ini dapat berupa barang, uang atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang kurang mampu, tidak mampu atau rentan terhadap risiko sosial (Latif & Pangestu, 2022;Wahidah et al, 2022). Dinas Sosial Kota Makassar telah menyalurkan bantuan sosial, hal ini sesuai keterangan Kepala Badan Rehabilitasi Sosial bahwa bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat penyandang disabilitas didasarkan menurut jenis disabilitas maupun keahlian yang dipunyainya.…”

Implementasi Metode K-Medoids Untuk Clustring Penerima Bantuan Berdasarkan Normalisasi Data Masyarakat Miskin Dengan Metode Desimal Scaling

“…Penerima Bantuan Sosial adalah bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu dan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui Kantor Dinas Sosial yang sesuai dengan peraturan ditetapkan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 yaitu merupakan bantuan kepada masyarakat miskin yang sifatnya tidak secara terus menerus dan hanya dalam bentuk pangan (sembako) kepada penerima masyarakat miskin yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin yang tidak mampu dan rentan terhadap risiko sosial [1] [2]. Dari jumlah data yang diterima di tahun 2020 oleh Kantor Dinas Sosial dari data masyarakat miskin sekitar 8118 identitas lebih dalam pendistribusiannya dari pihak Dinas Sosial kepada penerima bantuan masyarakat miskin.…”

The Implementation of Non-Cash Food Assistance Program (BPNT): A Case Study of Apela Satu Sub-District, Ranowulu District, Bitung City

“…Initially, in 2017, the amount of money spent/swiped at BRIlink Agents was Rp 110,000 per beneficiary. However, in 2020, due to the Covid-19 pandemic, the government increased it to Rp 200,000 per beneficiary [14]. Each beneficiary whose name is listed in the recipient list will receive a card that will be used when purchasing essential food items such as rice, eggs, and meat, with a monthly value of Rp 200,000.…”