Problematika Regulasi Pengelolaan Dana Abadi Umat: Disharmonisasi Kelembagaan dan Legal Standing

Abstract

Law Number 8 of 2019 concerning the Implementation of Hajj and Umrah Worship, discusses the polemic and disharmony of Law Number 34 of 2014 concerning Hajj Financial Management. The elimination and transfer of the functions and duties of the Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU) to the Ministry of Religion resulted in disharmony. Not only in the regulatory aspect but in institutions. Some questions or problem formulations that arise in this paper are, what are the dynamics in the management of the Umat Endowment Fund? Second, what are the factors of institutional disharmony and legal aspects in the management of the Dana Abadi Umat? How is the impact of this disharmony on the management of the Dana Abadi Umat?In answering these questions the authors use the Library research method with a statutory approach (Statue approach), which is built on legal theories, tiered legal theory "The Hierarchy Of law", then the principles of legal preference, as well as Synchronization and Harmonization of laws. invite. This dualism is caused by disharmony between the PKH law and the PIHU law, disharmony in the PIHU Law is built on various factors and aspects, so that the PIHU Law is deemed not to apply the principle of legacy and the principle of forming good legislation. This dualism in the management of the DAU can affect the existence of BPKH and open up conflicts and problems in the future.

Manajemen Dana Abadi Umat untuk Kewirausahaan Berbasis Pesantren: Potensi Manfaat dan Tantangannya

“…Beberapa peneliti mencoba menganalisis isu Dana Abadi Umat yang merupakah bagian penting dari Dana Haji. Namun demikian, fokusnya belum pada penggunaannnya, tetapi pada kesesuaiannya dengan kaidah syariah ataupun aturan hukum yang berlaku di Indonesia (Fahmi, 2017;Zakiruddin, 2021). Sebagai contoh, masih terdapat perdebatan apakah Dana Abadi Umat ini menjadi kuasa penuh BPKH atau Kementerian Agama RI (Zakiruddin, 2021).…”

“…Dana Haji yang sebelumnya mengendap dan menimbulkan masalah praktik koruptif dalam pengelolaanya, kini bisa dipantau secara transparan dan dikelola dengan strategi manajemen dan pengelolaat aset dan investasi yang menguntungkan. Namun demikian, dalam komponen dana Haji tersebut, terdapat komponen Dana Abadi Umat atau DAU yang opsi pemanfaatannya masih memiliki ruang yang relatif lebih luas ketimbang komponen Dana Haji lainnya (Zakiruddin, 2021).…”

“…Ini dikonfirmasi oleh baik sumber primer dalam penelitian ini yang cenderung kurang memahaminya (As-Subkhi, 2020; Saenong, 2020). Berdasarkan sumber sekunder, publik masih menganggap bahwa dana Haji adalah satu komponen-tidak memiliki komponen berbeda-beda (detiknews, 2020;Zakiruddin, 2021).…”