Prioritas Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Smart Government

Abstract

Kota Samarinda akan diarahkan menjadi Kota Samarinda yang berkelanjutan dengan pondasi smart city berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda 2005-2025. Hal ini didukung oleh terpilihnya Kota Samarinda dalam program Gerakan Menuju 100 Smart City di Indonesia. Kota Samarinda menyusun masterplan Samarinda Smart City Tahun 2017-2025 sebagai tindak lanjut program tersebut. Oleh karena itu, maka perlu diketahui aspek prioritas dalam upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan smart government. Dalam menganalisis faktor prioritas yang perlu ditingkatkan dalam upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung smart city digunakan metode analisis Analytical Hierarchy Process (AHP). Berdasarkan perhitungan analisis Analytical Hierarchy Process dari jawaban masing-masing responden yang menjadi sampel, diperoleh hasil variabel prioritas untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung smart city adalah melalui reformasi peraturan.

Kebijakan Sistem Smart Kampung Terhadap Percepatan Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja

“…Untuk meningkatkan ekonomi desa, pemerintah desa bekerja sama dengan BUMD dan bekerja sama dengan ibu-ibu PKK untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi, khususnya melalui penyuluhan industri rumahan bagi masyarakat desa dengan berbasis internet, sehingga keterampilan masyarakat dapat meningkat walaupun mereka tidak datang langsung ke pusat kota, tetapi masyarakat desa cukup mengakses internet yang telah ada di program smart kampung. Karena sebelum adanya program smart kampung beberapa desa yang masuk sebagai salah satu desa terbelakang secara ekonomi dan sosial di kabupaten Banyuwangi kini dengan adanya program Smart Kampung dapat lebih efesien dalam mengakses TIK (Nugroho & Septiana, 2022;Pamungkas, 2020;Paramasatya, 2017).…”