Prinsip-Prinsip Fundamental Ekonomi Islam

Akhmadi, Slamet; Kholish, Abu

doi:10.24090/ej.v4i1.2016.pp97-118

Cited by 14 publications

(9 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…It's no exaggeration in responding to or positioning everything. Balanced in meeting the needs of the world and the hereafter (Akhmadi & Kholish, 2016). The principle of freedom is meant by freedom framed by tawhid means free with the limits set by Allah in the Qur'an.…”

Section: Results and Discussion 1) Design An Islamic Economymentioning

confidence: 99%

Transformation of Sharia Economy in the Populist System

Rahman

Fathudin²,

Basit³

2022

IJEBAR

View full text Add to dashboard Cite

This research discusses the transformation of sharia economy in the populistsystem. The growth of LKS (Lemabaga Keuangan Syariah) is determined by the strategic role of Indonesia's national development. The most basic national economic problems can be overcome by increasing UMKM / people's economies whose value reaches 99% of the overall onal rice economy. Therefore, it is better to develop sharia / Islamic economy in Indonesia focused on the people's economy, not only on the financial industry sector. The transformation of islamic economy is synergized with the indonesian context of the populist economic system. The basic principles of islamic economic synergy and the populist system are: divinity, justice (social justice), balance (humanity), freedom (deliberation), unity (family), and responsibility.

show abstract

Section: Results and Discussion 1) Design An Islamic Economymentioning

confidence: 99%

Transformation of Sharia Economy in the Populist System

Rahman

Fathudin²,

Basit³

2022

IJEBAR

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Selama 10 tahun kekhalifahannya, ia memimpin Islam ke puncak emasnya, seperti yang terlihat di banyak negara yang ditaklukkan Islam selama kekhalifahannya (Hakim, 2012). Hal ini menyebabkan harta atau perbendaharaan yang disimpan di Baitul Maal saat itu berkembang pesat (Tho'in, 2013).…”

Section: Pendahuluanunclassified

“…Mengenai pendapatan pemerintah, Umar menyimpulkan bahwa sumber utama pendapatan pemerintah adalah zakat, ushr, jizyah, dan kharja (Hakim, 2012). Pada saat yang sama, Umar selalu berpedoman dengan Al-Quran dan Hadits dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonominya dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, dimana Umar tidak membedakan antar individu, baik itu Muslim dan non-Muslim (Riska, 2022).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023

Handayani,

Huda

2023

JIEI

View full text Add to dashboard Cite

Kebijakan fiscal adalah kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan dalam mengatur pendapatan dan belanja negara. Kebijakan fiskal di bawah Khalifah Umar bin Khattab menggunakan sistem anggaran berimbang (balanced budget) yang dikelola oleh Baitul Maal. Instrumen kebijakan fiskal meliputi zakat, ushr, jizyah, kharaj, khums, ghanimah, dan kaffarah. Sedangkan, pada sisi pengeluaran, alokasi anggaran dibuat berdasarkan skala prioritas, kebutuhan mustahik, pertahanan dan keamanan, sosial dan keagamaan, serta kebutuhan administrasi pemerintahan. Sedangkan, sistem anggaran yang ditrerapkan dalam Kebijakan Fiscal di Indonesia saat ini adalah Defisit Budget. Adapun sumber pendapatan negara Indonesia terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Sedangkan belanja negara Indonesia pada saat ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Relevansi kebijakan fiskal Umar bin Khatthab dengan kebijakan fiskal Negara Indonesia adalah zakat berelevansi dengan PPh dan PPn, kharaj berelevansi terhadap PBB, ushr berevansi terhadap bea masuk dan bea keluar (bea Cukai), jizyah berelevansi dengan visa, kaffarah berelevansi dengan PNPB lainnya, rikaz berelevansi terhadap minyak bumi, gas alam, pertambangan panas bumi, pertambangan umum dan PNPB lainnya, sedangkan dana hibah berelevansi dengan dana hibah pada keuangan Indonesia. Pada sisi pengeluaran negara, dakwah dan penyiaran islam pada masa Umar bin Khatthab berelevansi terhadap pengeluaran untuk kebutuhan agama di negara Indonesia, pembangunan struktur berevansi dengan pelayanan umum, perumahan dan fasilitas umum, pariwisata, lingkungan hidup, dan ekonomi, pendidikan berelevansi dengan pendidikan, gaji pegawai berelevansi dengan pelayanan umum, dana pensiun berelevansi dengan perlindungan sosial, pelayanan dan jaminan sosial berelevansi dengan perlindungan sosial dan kesehatan, pembiayaan militer berelevansi dengan ketertiban dan keamanan serta pertahanan, gaji tentara berevansi dengan pertahanan, ketertiban umum dan keamanan.

show abstract

“…Ketentuan ini untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun demikian, umat islam diberi kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan (Hakim, 2012).…”

Section: Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Kontrak Menurut Und...unclassified

Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Kontrak Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia Dan Hukum Islam

Febrianti

Hamzah²,

Zaharnika³

et al. 2022

COSTING

View full text Add to dashboard Cite

Legal protection has a meaning as protection by using legal means or protection provided by law, aimed at the protection of certain interests, namely by making the interests that need to be protected into a legal right. to the wages of contract workers according to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Islamic Law as well as similarities and differences. The results of this study indicate that the legal protection of the wages of contract workers between Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Islamic law is to show that legal protection of wages of contract workers has not guaranteed the welfare of contract workers and includes six things, namely: protection of workers / laborers women, protection of child workers/laborers, protection for persons with disabilities, protection of occupational health and safety, protection of labor social security and protection of wages. Meanwhile, according to Islamic law the protection provided is in the form of protection for the soul which is included in Islamic principles. As for the similarities and differences, namely that the two laws have the same goal of creating a sense of justice for workers and employers, and do not allow any arbitrariness against workers/labor. While the difference lies in the employment relationship, wages, welfare, functions and sanctions provided. Keywords: Protection, Wages, Workers, Contract Workers

show abstract

Prinsip-Prinsip Fundamental Ekonomi Islam

Cited by 14 publications

References 0 publications

Transformation of Sharia Economy in the Populist System

Transformation of Sharia Economy in the Populist System

Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023

Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Kontrak Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia Dan Hukum Islam

Contact Info

Product

Resources

About