Praktik Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) sebagai Penguatan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Malang

Abstract

Abstract
 Disaster management (DM) gets a new dimension with the ratification of Law No. 24 (2007) on disaster management followed some related rules. DM as an thorough effort is started by disaster risk reduction, emergency, rehabilitation, and reconstruction. Based on the authority, DM needs to be in a comprehensive policy level ranging from national, regional, up to the village scope as a front guard of the government, though DM is not only the responsibility of government, where the people have to also actively participate. Pujiharjo Village, Tirtoyudo District, Malang, is one of villages potentially affected by natural disasters, ranging from erosion and flooding. This village as the smallest government unit interacting with the community, has policies that are poured into village regulations (Perdes) about the disaster management with local knowledge to reduce disaster risk. Thus, the community is expected to be tougher because they can anticipate and minimize the disaster risk by breakthrough adaptation, ability to handle and keep the structure, and function certain basic in times of disasters. Even if affected by any disaster, they would quickly rebuild into normal or at least can independently recover. Desa Tangguh (Tough Village) as a national program of BNPB, can also act as the responsibility of a government against people in the disaster management. 
 Keyword : Disaster Management, Regulations, Village
 
 
 
 Abstrak 
 Penanggulangan bencana (PB) mendapat dimensi baru dengan diterbitkannya UU No. 24 (2007) tentang penanggulangan bencana yang diikuti beberapa aturan terkait. PB sebagai upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Berdasarkan kewenangannya, PB perlu memiliki kebijakan komprehensif mulai dari tingkat nasional, regional, hingga ruang lingkup desa sebagai ujung tombak pemerintahan, meski PB bukan hanya tanggung jawab pemerintah, di mana rakyat juga harus ikut aktif. Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Malang, adalah salah satu desa yang berpotensi terkena bencana alam, mulai dari erosi hingga banjir. Desa ini sebagai unit pemerintah terkecil yang berinteraksi dengan masyarakat, memiliki kebijakan yang dituangkan ke dalam peraturan desa (Perdes) tentang manajemen bencana dengan pengetahuan lokal untuk mengurangi risiko bencana. Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih tangguh karena mereka dapat mengantisipasi dan meminimalkan risiko bencana dengan melakukan terobosan adaptasi, kemampuan menangani dan menjaga struktur, dan fungsi dasar tertentu pada saat bencana. Bahkan jika terdampak bencana, mereka akan dengan cepat membangun kembali hingga normal atau setidaknya dapat pulih secara mandiri. Desa Tangguh sebagai program nasional BNPB, juga dapat berperan sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dalam manajemen bencana.
 Kata kunci: Penanggulangan Bencana, Paraturan, Desa

Pendampingan Rancangan Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

“…Terlepas dari pemaknaan desa tersebut bahwa beberapa peraturan perundangundangan tentang desa di masa lalu telah mereduksi kedaulatan, kemandirian dan kondisi alam desa (Fanani et al, 2019). Sedangkan temuan lain mengatakan desa memiliki interaksi yang paling dekat dengan masyarakat, kemudian kebijakan dapat ditekankan pada peraturan desa pada khususnya tentang bagaimana mengelola atau manajemen bencana secara antisipatif kekhasan desa itu sendiri sehingga dapat meminimalisir risiko bencana (Hijri et al, 2020). Namun demikian, dalam menyelenggarakan sebuah pemerintahan akan ditentukan dan dilaksanakan berdasarkan asas atau prinsip responsifitas, efektif dan efisien, partisipatif, dan sama dimata hukum serta tidak dapat dikesampingkan terkait dengan konsensus (Wijayanto, n.d.).…”

Pelatihan Siswa Tanggap Bencana sebagai Upaya Mitigasi Bencana di Ponorogo

“…Peta Desa Bekiring (Sumber: Google Map) Untuk menanggulangi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ponorogo sudah melakukan sosialisasi terhadap pemerintah terkait dengan kegiatan Desa Tanggap Bencana (Destana), namun untuk Desa Bekiring belum terbentuk kader tanggap bencana. Meski urgensi tentang kesadaran Destana sudah banyak diketahui, dan semestinya berjalan sinergis antara pihak pemerintah maupun masyarakat (Hijri et al, 2020), namun di desa ini kegiatan antisipatif dan mitigasi bencana masih belum efektif. Sementara Departemen Kesehatan pada tahun 2015 menjelaskan rencana strategisnya, tiga pilar Program Indonesia Sehat, yakni, paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional.…”

Penguatan Pemerintahan Desa Bijeli Kabupaten Timor Tengah Utara Melalui Kegiatan Praktek Kerja Mahasiswa

“…Desa, 2014). Pada hakekatnya bahwa kehadiran Undang-undang Desa ini memungkinkan kepada masyarakat dan Pemerintah Desa dapat keluar dari segala persoalan yang sering dijumpai di Desa, baik kesenjangan pembangunan, perekonomian, pendidikan, kesehatan serta berbagai kebutuhan dasar lainnya masyarakat di Desa (Hijri et al, 2020;Muzakki, 2020). Desa memiliki potensi yang sangat melimpah, untuk itu apabila dikelola secara baik maka akan menciptakan lompatan kemajuan dan perbaikan di Desa.…”