Potret Etika Profesi Dalam Kasus Mundurnya Chairil Anwar Dan Kisruh Ujian Nasional

Abstract

Mundurnya Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan (Kabag Litbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Chairil Anwar Notodiputro menjadi salah satu kasus etika pejabat publik yang menarik perhatian. Surat pengunduran diri Kabag Litbang Kemndikbud tersebut disampaikan kepada Mendikbud, Mohammad Nuh pada 3 Mei 2013. Pengunduran diri Kabag Litbang Kemendikbud ini merupakan bentuk tanggung jawab moral pejabat publik. Pengunduran diri Kabag Litbang ini menimbulkan perdebatan. Dikaji dari segi etika, maka pejabat publik tersebut justru mundur dari jabatannya ketika amanah yang diembannya belum selesai. Namun, di sisi lain, mundurnya pejabat publik ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab moral pejabat publik yang gagal mengemban tugasnya. Artikel ini bermaksud mengkaji perihal sejauh mana bentuk etika dalam mundurnya pejabat publik.

Urgensi Etika Pejabat Publik dan Peranan Generasi Z dalam Studi Administrasi Publik

“…Logika yang terbangun bahwa setiap pejabat publik adalah pihak yang selalu membela kepentingan publik ternyata tidak selamanya benar. Berbagai kasus di lapangan, membuktikan bahwa kepentingan pribadi, kelompok, keluarga bahkan struktur yang lebih tinggi justru mendikte perilaku seorang pejabat publik (Nkyabonaki, 2019;Sarifudin & Evendi, 2020). Massifnya tindak pelanggaran moral atau etika dalam pelayanan publik, beresiko besar memunculkan gelombang "public distrust" (Mahsyar 2011;Bisri & Asmoro, 2019).…”

“…Masyarakat umum terutama generasi muda dalam hal ini Generasi Z, juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang etika publik sebagai bentuk fungsi pengawasan publik. Sebab, kompleksitas dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu bangsa tidak hanya disebabkan oleh adanya disfungsi etika publik (Kusumawati, 2019;Nurhidayat, 2020;Sarifudin & Evendi, 2020) dan inefisiensi profesionalitas dari penyelenggara negara saja (Bisri & Asmoro, 2019;Kintania, 2020). Akan tetapi juga disebabkan oleh sikap masyarakat yang cenderung permisif terhadap perilaku korupsi (Sulistyani, 2019;Hidayatullah, 2020).…”