2018
DOI: 10.31538/ndh.v3i2.9
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Politik Pendidikan Tentang Kebijakan Full Day School (Analisis Karakter Kebijakan Publik)

Abstract: Human development planning through government policy is a very important thing and needs to be considered in order to form a qualified Human Resources. Regulation of the Minister of Education and Culture No. 23 of 2017 About Full Day School is a program intended for teachers, students, education personnel and school organizers to prepare learners in the era of globalization through the restoration of character education in schools. This paper discusses human development planning through PERMENDIKBUD No. 23 of … Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2021
2021
2021
2021

Publication Types

Select...
1

Relationship

0
1

Authors

Journals

citations
Cited by 1 publication
(1 citation statement)
references
References 0 publications
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…Perencanaan kelembagaan pada kebijakan ini yakni memperluas dan penganekaragaman lembaga sehingga lembaga bisa merespon stakeholder dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan akan memudahkan masyarakat menerima dan menerapkan hasil dari kebijakan baru nantinya (Chabibi, 2018) Kebijakan ortodoks adalah jenis kebijakan yang sangat bertolak belakang dengan kebijakan responsif. Perumusan kebijakan ini tidak melibatkan stakeholder dan masyarakat sama sekali.…”
Section: Gambar 1 Perumusan Kebijakanunclassified
“…Perencanaan kelembagaan pada kebijakan ini yakni memperluas dan penganekaragaman lembaga sehingga lembaga bisa merespon stakeholder dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan akan memudahkan masyarakat menerima dan menerapkan hasil dari kebijakan baru nantinya (Chabibi, 2018) Kebijakan ortodoks adalah jenis kebijakan yang sangat bertolak belakang dengan kebijakan responsif. Perumusan kebijakan ini tidak melibatkan stakeholder dan masyarakat sama sekali.…”
Section: Gambar 1 Perumusan Kebijakanunclassified