2020
DOI: 10.46781/al-mutharahah.v17i1.70
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Politik Hukum Kelembagaan Pengelolaan Zakat Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Dan UU No. 23 Tahun 2011

Abstract: The process of making the Draft Law on Islamic banking and the Draft Management Act on zakat becoming a law that is legal and legal goes through a long process. In the process, there was a tug of war between those who supported the formation of the law and those who disagreed with the issue of Islamic banking and the management of zakat formally regulated in the form of laws. It must be recognized that the formation of laws is influenced by the level of community development, the level of the economy, culture,… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1

Citation Types

0
0
0
1

Year Published

2023
2023
2024
2024

Publication Types

Select...
2

Relationship

0
2

Authors

Journals

citations
Cited by 2 publications
(2 citation statements)
references
References 0 publications
0
0
0
1
Order By: Relevance
“…23 Tahun 2011, menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam, karena zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut penulis, secara fikih muamalat dan Undang-Undang, hal tersebut tidak bertentangan, yang perlu diamati adalah dalam menentukan mustahik (Putra, 2020).…”
Section: Kesesuaian Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif DI L...unclassified
“…23 Tahun 2011, menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam, karena zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut penulis, secara fikih muamalat dan Undang-Undang, hal tersebut tidak bertentangan, yang perlu diamati adalah dalam menentukan mustahik (Putra, 2020).…”
Section: Kesesuaian Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif DI L...unclassified
“…Di sisi lain, jika mengacu pada UUP2SK maka kewajiban spin off ini akan jatuh tempo pada 16 Juli 2023 tepat 15 tahun pasca UUP2SK diundangkan (Putra, 2020). Namun berdasar pada Pasal 68 sebagaimana diperbandingkan dalam Tabel.3 diatas maka frasa "15 tahun" tersebut hanya diatur dalam PBI No.…”
Section: Prospek Kebijakan Spin Off DI Omnibus Law Sektor Perbankan P...unclassified