Policy Synergy between The Provincial Government of East Java and The Central Government on Health Quarantine in The Treatment of Covid-19

Abstract

This study aims to examine the policy synergy between the Provincial Government of East Java and the Central Government in dealing with Covid-19. The urgency of this study is to explain to what extent policies between the Local Governments and the Central Government are in sync. This research uses legal research methods. Primary data includes statutory regulations, especially the Law on Health quarantine and secondary data such as previous research, expert opinion, and other relevant document data. This study concludes that the East Java Provincial Government and the Central Government have a synergy in dealing with Covid-19 in Indonesia. However, neither the legal products that are produced nor policies that are political in nature do not conflict with one another. ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji sinergitas kebijakan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Pusat dan dalam menghadapi Covid-19. Urgensi penelitian ini adalah menjelaskan sejauhmana kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sinkron. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum. Data primer mencakup peraturan perundang-undangan terutama Undang-undang tentang karantina Kesehatan dan data sekunder seperti penelitian terdahulu, pendapat para pakar, dan data dokumen lain yang relevan. Kajian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat memiliki sinergi dalam menangani Covid-19 di Indonesia. Baik produk hukum yang dihasilkan maupun kebijakan yang bersifat politis, tidak bertentangan satu sama lain.

Inovasi Aplikasi Pelayanan via Online (Plavon) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo

“…Penerapan pelayanan administrasi kependudukan digital sangat dibutuhkan dalam masa pandemi Covid-19. Dilihat dari segi kesehatan, pelayanan daring diterapkan sebagai bentuk pencegahan penularan virus Covid-19 bagi masyarakat (Purba et al, 2021). Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sangat dibutuhkan guna mewujudkan kemudahan dan kecepatan pelayanan (Maysara dan Hasim, 2021).…”

Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Puskesmas Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya

“…Pemerintah pusat juga telah mengambil tindakan sepihak terhadap penanganan Covid-19. Hal ini dilakukan karena Covid-19 dinyatakan sebagai ancaman dunia dengan status darurat global, yang artinya pemerintah harus tanggap terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat yang memerlukan penanganan serius (Purba et al, 2021). Segala cara telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan covid-19.…”

The Influence of Covid-19 Preparedness Through Health Care Implementation on Ship Crew

“…Accelerating COVID-19 national disaster handling was carried out through synergy between all ministries/agencies and local governments. 2 The COVID-19 pandemic with its devastating impact on public health and economies worldwide urges the whole world to build and sustain the capacity of every country to prevent, detect and respond to these risks and threats. WHO emphasizes the importance of making substantial for every country to strengthen the core capacity of preparedness in preventing, detecting, responding to public health emergencies, including operational readiness in dealing with the COVID-19 pandemic as mandated by the IHR (International Health Regulations).…”

“…Based on COVID-19 handling acceleration task force report, data on the spread of COVID-19 in Indonesia on June 11, 2020, reached a positive confirmed number of 35,295 people, with 12,636 people recovered and 2,000 died. 2 With suboptimal preparedness, disasters will cause more significant loss and death.…”